VIVAnews - Ada sebuah pernyataan menarik disampaikan oleh salah seorang caleg DPR-RI, Andi Jamaro Dulung. Menurut anggota Komisi I ini, rakyat harus memilih wakilnya yang akan duduk di parlemen yang tidak menggunakan praktek politik uang.
Menurutnya, wakil rakyat yang melakukan praktek seperti itu, hanya akan mencederai proses demokrasi. Hal tersebut disampaikan oleh Andi Jamaro Dulung, saat tampil menjadi pembicara dalam Forum Dialog Interaktif yang berlangsung di Hotel Transit Maros, Sabtu (28/2/2009) lalu.
”Kalau anda menemukan seperti itu, sebaiknya tidak perlu dipilih karena caleg tersebut tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” ujar Jamaro. Jamaro menambahkan bahwa masyarakat harus cerdas memilih wakilnya yang akan duduk diparlemen.
”Silakan memilih sesuai dengan kapasitas dan kompetensi mereka. Tetapi ingat, anda jangan salah pilih. Kalau itu terjadi maka rakyat sendiri yang akan menanggung akibatnya selama lima tahun,” papar Jamaro.
Di depan ratusan peserta dialog yang didominasi oleh kaum nahdiyin dari Nahdatul Ulama Kabupaten Maros, Jamoro juga mengkritisi masih adanya sikap rakyat untuk tidak memberikan hak pilih 9 April mendatang.
”Kalau ada yang golput itu sah-sah saja. Tetapi jangan menuntut hak karena tidak memberikan pilihan,” tambah Jamaro. Selain Jamaro, ada dua panelis lainnya yang berbicara dalam dialog tersebut, masing-masing S Syamsuddin (Polresta Maros) dan A Muh Jufri (Akademisi).
Acara itu diselenggarakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), PB NU dan NU Kabupaten Maros. Dialog yang berlangsung sekira dua jam itu disiarkan langsung oleh salah satu radio yakni Smart FM dan dipandu oleh Budhi A.M. Syachrun.
Selain menjawab pertanyaan dari peserta yang hadir di Hotel Transit, para panelis juga berkesempatan menjawab pertanyaan melalui telepon dan layanan SMS. Dari beberapa SMS yang masuk, mayoritas pertanyaan ditujukan kepada pihak yang mewakili Polsekta Maros.
Menurut pengirim SMS bernama Detars di Makassar, pelanggaran pemilu seharusnya ditangani secara cepat, tepat, netral dan independen. “Tetapi implementasinya dilapangan, banyak pelanggaran pemilu yang tidak terselesaikan. Misalnya banyak caleg yang berkedok baksos. Itu kan sudah termasuk politik uang,” ungkap Detars.
Dialog yang mengambil tema seputar penegakan hak asasi manusia dalam rangka mendukung sukses pemilu 2009, akan terus dilakukan oleh Depkominfo di Sulsel dalam memberikan pencerahan dan pendidikan politik kepada masyarakat.
Kegiatan ini terselenggara karena pihak Depkominfo sudah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PB NU untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
