VIVAnews -- Belum siapnya sistem informasi KPU sangat mengkhawatirkan, mengingat jadwal pemilu sudah semakin dekat, tinggal sebulan lagi.
Hal itu dikatakan oleh Ketua Tim Ahli Teknologi Informasi KPU, Dr Bambang Edi Leksono, kepada VIVAnews, Senin 2 Februari 2009.
"Kami sudah mengkhawatirkannya hal ini sejak beberapa bulan yang lalu," ujar Bambang. Padahal, tim yang dipimpinnya sejak jauh-jauh hari telah memberikan rekomendasi dan panduan lengkap untuk sistem informasi pemilu, setebal 500 halaman kepada KPU.
Rekomendasi itu juga termasuk timeline tender hingga deployment sistem hingga siap digunakan. Sesuai rekomendasi, mustinya sebulan sebelum pemilu legislatif yang akan diadakan 9 April, sistem informasi KPU sudah benar-benar siap.
Namun, kata Bambang, rekomendasi mereka diabaikan oleh KPU. "Usulan dari kami, sama sekali tidak digubris," ujar Bambang. Alhasil, hingga sekarang, KPU masih berkutat pada tender pengadaan jaringan komunikasi data yang menghubungkan antara KPU Pusat dengan KPU Daerah Kabupaten/ Kotamadya.
Setelah tender, pemenang tender harus menyambungkan 504 titik yang menghubungkan jaringan KPU Pusat ke 471 KPU Daerah kabupaten dan 33 KPU propinsi.
Belum lagi, KPU juga masih harus melakukan distribusi alat scanner dan serta melakukan instalasi teknologi Intelligent Character Recognition, ke seluruh kabupaten di seantero daerah.
Menurut pakar teknologi informasi yang sempat terlibat dengan sistem informasi pemilu 1999, Budi Rahardjo, waktu sebulan sebenarnya masih cukup apabila KPU menggunakan infrastruktur lama yang sudah ada.
Namun, infrastruktur yang digunakana untuk pemilu nanti akan sama sekali baru, dan berbeda dengan infrastruktur TI yang lalu. Dulu KPU menggunakan saluran Virtual Private Network (VPN) Dial Up, kini KPU menggunakan VPN Internet Protocol Multi Protocol Label Switching (MPLS).
"Jangan lupa, SDM yang mengoperasikan sistem ini juga perlu dilatih," ujar Budi Rahardjo. Bahkan pelatihan ini yang kerap memakan waktu lama.
Salah seorang pakar TI yang tak ingin disebut namanya mengatakan, sebelum digunakan, sebuah jejaring Wide Area Network seperti sistem komunikasi data KPU, sebenarnya bisa dibangun dalam waktu sekitar dua pekan.
Namun, sebelum digunakan, ia selayaknya harus melalui serangkaian pengujian untuk benar-benar dapat diandalkan. "Ini bukan seperti hanya menyambungkan pipa-pipa untuk menyalurkan informasi. Tapi harus diuji juga, apakah kulitas informasi yang dialirkan itu tidak cacat atau rusak," katanya.
Bila ternyata nanti sistem informasi belum juga siap, Bambang khawatir pemilu kali ini justru akan mengalami kemunduran dari sebelumnya. "Bisa-bisa kita malah hanya akan menggunakan sistem penghitungan manual," kata Bambang.
Menurut KPU, tender pengadaan jaringan TI KPU sendiri terdiri dari proyek pengadaan jaringan internet senilai Rp 1,6 miliar, proyek pengadaan jaringan komunikasi data sebesar Rp 18, 9 miliar, pemeliharaan data center Rp 2,3 miliar, dan pengadaan jasa integrasi sistem informasi KPU Rp 1,2 miliar.
Pendaftaran dan pemasukan dokumen tender telah dibuka sejak 14 Februari yang lalu. Namun, hingga kini KPU belum juga menetapan pemenang tender.
Gibran Absen di Upacara Hari Otoda, Tak Dapat Penghargaan Satyalencana
Wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka tak menghadiri acara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) di Surabaya, Jawa Timur.
