"Partai Wakil Presiden Jangan Lebih Besar"
VIVAnews - Koalisi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dinilai tidak proporsional. Tidak seimbangnya koalisi itu karena partai wakil presiden yang lebih besar dari presiden.
"Partai politik Wakil presiden seharusnya tidak harus lebih besar dari presiden. Nanti jadinya seperti ini," kata Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif, Partai Demokrasi Pembaruan, Roy BB Janis, usai diskusi di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2009.
Menurut mantan politisi PDI Perjuangan ini, kondisi yang terjadi akibat partai politik wakil presiden lebih besar dari presiden adalah kondisi politik yang tidak stabil. Maka itu, sistem politik yang ada sekarang, menurut Roy harus segera diganti.
"Kalau sistem politik seperti itu tidak diubah maka instabilitas akan terus terjadi," ujar dia. Jadi, lanjut Roy, untuk kedepannya partai politik yang dimiliki sang presiden harus lebih besar dari pendampingnya.
Pada Pemilu 2004, koalisi Yudhoyono dengan Kalla bukan diusung oleh Partai Golkar. Tetapi koalisi antara Partai Demokrat dan partai lain termasuk Partai Bulan Bintang. Sedangkan, Partai Golkar mengusung Wiranto dan Solahuddin Wahid.
Dalam perjalanannya, Jusuf Kalla terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Saat ini Partai Golkar meraih peringkat pertama dengan pencapaian 23 persen dari total suara yang ada. Golkar memperoleh 128 dari 550 kursi di DPR. Sedangkan Demokrat hanya 55 kursi.
Kondisi Terkini Chandrika Chika di Tahanan, Usai Jadi Tersangka Kasus Narkoba
Usai resmi ditahan, orangtua Chandrika Chika langsung menjenguk sang putri. Ibunda Chandrika Chika, Poppy Putry, mengungkapkan bahwa anaknya dalam keadaan yang baik.
