VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi akan menelusuri keterlibatan pihak lain dalam dugaan suap anggota Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat, Abdul Hadi Djamal.
Menurut juru bicara komisi antikorupsi itu, Johan Budi SP, informasi apapun sangat penting bagi penyidik untuk mengembangkan kasus dugaan suap anggota legislator dari Fraksi PAN itu.
Ada dugaan anggota dewan lainnya? "Ini juga termasuk informasi penting dan akan kami tindaklanjuti dalam pengembangan kasus," kata Johan, Rabu 4 Maret 2009. Sebab, kata dia, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, penyidik harus memiliki minimal dua alat bukti.
Jawaban sama juga dikatakan Johan menanggapi dugaan Hadi adalah broker dalam kasus itu.
"Sejauh ini, masih tiga orang yang penyidik tetapkan sebagai tersangka," kata Johan. Ketiganya adalah Abdul Hadi Djamal, pegawai Departemen Perhubungan Darmawati Dareho, dan Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti Hontjo Kurniawan.
Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat itu juga menambahkan kasus Abdul Hadi merupakan kasus yang terpisah dari dugaan suap legislator Komisi Perhubungan lainnya, Bulyan Royan.
Abdul Hadi Djamal dan dua tersangka lainnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin 2 Maret 2009 pukul 22.15 WIB. Dari kendaraan mereka, penyidik menemukan bukti penyuapan berupa uang, Rp 54 juta dan US$ 90 ribu.
Ketiganya diduga terlibat dalam aksi suap program lanjutan pembangunan fasilitas bandara dan pelabuhan di kawasan timur Indonesia. Nilai proyek itu mencapai Rp 100 miliar.
Hakim Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Kode Etik Meski Punya Jabatan di Asosiasi Pengajar HTN
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah tak terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
