VIVAnews - Dewan Pupuk Indonesia (DPI) menjamin harga pupuk tidak akan naik menjelang pemilihan umum (Pemilu) legislatif dan presiden.
Ketua Umum DPI, Zaenal Soedjais menjelaskan jaminan ini diberikan untuk memberikan ketenangan bagi masyarakat. "Jangan ada gejolak baru," kata Zaenal seusai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (4/3).
Menurut dia, perbedaan harga antara pupuk non subsidi dan subsidi yang mencapai 500% juga menjadi perhatian pemerintah. Perbedaan hingga 5 kali lipat ini menyebabkan banyak penyimpangan harga pupuk di pasar. Dengan demikian timbul wacana menyamakan harga pupuk subsidi dan non subsidi.
"Kata Wapres sekarang saatnya. Karena harga (pupuk) internasional turun, gas turun, maka harga pupuk non subsidi mungkin akan disamakan dengan harga subsidi," kata Zaenal.
DPI juga akan membahas soal impor pupuk dalam pertemuan dengan Wakil Presiden. DPI berpendapat impor pupuk belum diperlukan apabila produksi di atas 7 juta ton per tahun. "Seandainya harus impor pun tak harus 500 ribu ton," ujar Zaenal.
Namun pemerintah mengingatkan ketersediaan pupuk merupakan prioritas pemerintah. "Wapres mengatakan kalau memang harus impor, ya impor. Harus realistis karena suplai yang harus dipenuhi," kata Zaenal.
Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Pekerjaan Kian Parah di Tiongkok
Tiongkok menduduki peringkat ke-63 dalam Indeks Kesenjangan Global pada tahun 2006 namun merosot ke posisi 107 pada tahun 2023.
