VIVAnews - Seluruh Kepala Desa di empat kabupaten Pulau Lombok, menolak jatah beras miskin yang mulai disalurkan Rabu 11 Maret 2009. Sebab bila disalurkan justru akan menimbulkan gejolak di masyarakat.
Kepala Desa se-Pulau Lombok yang terdiri dari Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Utara mendatangi kantor Gubernur NTB.
Menurut Ketua Asosiasi Kepal Desa se-Pulau Lombok Barat Syamsul Hadi Idris, data yang diterima desa, berbeda dengan jumlah raskin yang akan disalurkan. "Apalagi tahun ini di seluruh desa, jatah raskin berkurang," kata Syamsul Hadi Idris, Sabtu 7 Maret 2009.
Selain itu, kondisi pembagian jatah beras miskin selama ini bermasalah. Untuk mengantisipasi terjadinya gejolak pada masyarakat, kepala desa sepakat untuk membagi rata beras raskin itu sesuai dengan data yang mereka miliki.
''Kami sudah sepakat menolak distribusi raskin. Sudah pasti kami yang akan jadi sasaran kemarahan masyarakat, karena ada masyarakat tidak kebagian,'' ujarnya.
Sementara Wakil Gubernur NTB Badrul Munir menyatakan, akan segera mengumpulkan seluruh pihak terkait seperti Bupati, Walikota dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinilai sebagai pangkal soal carut marutnya pembagian raskin.
Badrul menilai pendataan Badan Pusat Statistik tidak akurat, dan Pemda akan mendata ulang penerima raskin itu. "Beri kami waktu untuk me review masalah ini. Tidak hanya data, kami juga akan minta agar kualitas beras yang disalurkan juga harus bagus," kata Badrul Munir.
Menurut data dari kepala desa jatah raskin berkurang hingga 70 persen dari penyaluran sebelumnya. Di desa Gelogor, jatah raskin terakhir kata Syamsul mencapai 16,7 ton.
Namun pada penyaluran Maret ini, jatah berkurang menjadi 9 ton. Pada penyaluran Desember 2008, pihaknya mendapatkan kuota 52 ton. Namun pada penyaluran Maret ini, hanya mendapat jatah 23 ton.
Laporan: Edy Gustan | Mataram
Situasi di Timur Tengah Memanas, RI dan China Kompak Dukung Palestina Jadi Anggota PBB
Menteri Luar Negeri China, Wang Yi bersama dengan Menlu Indonesia, Retno Marsudi menekankan bahwa Indonesia dan China sepakat mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB
