"Kami Protes Kalau Dilarang Lewat Sudirman"
VIVAnews - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah trayek angkutan umum menuai protes. Rencana itu dianggap merugikan pengusaha angkutan umum dan penumpang.
"Mau lewat mana kami kalau bus sedang nggak boleh lewat jalan protokol," kata Amir, pengemudi Kopaja 19 Blok M-Tanah Abang, Rabu 11 Maret 2009.
Senada disampaikan Abdul Salam, pengemudi Metromini 69 Ciledug-Blok M. Ia merasa sudah nyaman dengan trayek yang dilintasinya setiap hari. "Tarif kami sudah diturunkan. Jangan usik kami lagi," ujarnya. "Penataan jalur trayek akan merugikan sopir."
Rohadi, sopir bus Patas 18 Blok M-Kalideres, juga tak sepakat jika trayeknya diubah. Ia khawatir akan kehilangan penumpang. "Kami keberatan kalau jalur trayek dipindahkan nggak boleh ke jalur kecil," ujarnya.
Protes juga disampaikan para penumpang angkutan umum. Christin, 25, karyawan swasta yang bekerja di kawasan Sudirman mengeluh jika tak bisa mengakses Metromini lagi. "Kalau bus besar biayanya lebih mahal," ujarnya.
Ardi Baskoro, 24, pegawai swasta, juga keberatan jika bus sedang tak boleh masuk ke jalur protokol. "Kalau bus kecil nggak boleh masuk ke jalur besar susah juga," ujarnya.
Sementara Satriananda, 23, pegawai swasta, tak mempermasalahkan usulan itu. Asalkan Pemerintah Provinsi DKI siap menyediakan angkutan umum lain yang memadai untuk penumpang.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merestrukturisasi trayek angkutan umum. Trayek akan dikaji ulang sesuai dengan ukuran kendaraan.
Bus besar seperti Mayasari Bhakti dan Patas hanya boleh melintas di jalan protokol (jalan utama). Bus sedang seperti Metromini dan Kopaja hanya boleh melintas di jalan sedang (jalur cabang). Sedangkan angkutan kecil seperti mikrolet hanya boleh beroperasi di jalan lokal atau kecil (jalur ranting).
Baca juga: Jalan Protokol Bakal Steril Kopaja-Metromini
Hormati Putusan MK, Ganjarist: Pertarungan Pilpres Sudah Selesai Namun Perjuangan Kami Belum
Usai Pilpres 2024, Ganjarist berjanji akan terus mengawal pemerintahan dan tetap kritis terhadap keputusan yang tak berpihak kepada rakyat.
