VIVAnews - Kelompok anti utang luar negeri menolak rencana pemerintah mengambil pinjaman US$ 6 miliar (setara Rp 66 triliun). Penolakan ini diwujudkan dengan aksi turun ke jalan yang digelar di depan Departemen Keuangan, Senin, 16 Maret 2009 oleh puluhan orang.
Sekitar 26 pendemo dari Walhi dan Jatam menilai komitmen pinjaman siaga semasa krisis dianggap sebagai tindakan yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Skema utang yang ditawarkan ADB sesungguhnya hanya menguntungkan korporasi untuk mengambil alih sumber daya alam.
Menurut Ketua Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan bahwa pelaksanaan agenda pinjaman menyebabkan hilangnya kedaulatan ekonomi negara. "Tidak hanya sektor masyarakat kecil yang terkena, tapi menyebabkan kebangkrutan sektor industri nasional," ujarnya.
Jatam dan Walhi menilai pinjaman dari luar negeri tidak diperlukan. Pasalnya temuan BPK, KPK dan BPKP telah menyatakan banyak proyek luar negeri yang diselewengkan alias dikorupsi.
Menurut Dani dalam APBN 2009, porsi pembayaran cicilan pokok dan bunga utang mencapai Rp 162 triliun. Dibandingkan anggaran untuk Departemen-departemen teknis yang mengenai hajat hidup orang banyak, porsi pembayaran ini sangatlah besar.
Sebagai contoh, Departemen Pertanian hanya mendapatkan aklokasi Rp 8 triliun, Departemen Pendidikan Rp 62 triliun, Departemen Kesehatan Rp 20 triliun, Departemen Kelautan dan Perikanan yang hanya Rp 3,4 triliun.
Nasib 2 Debt Collector Ambil Paksa Mobil Polisi, Kemenhub Pangkas Jumlah Bandara Internasional
Berita tentang nasib dua debt collector yang hendak mengambil paksa mobil Aiptu Fandri di parkiran salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palembang jadi yang terpopuler.
