VIVAnews - Pimpinan perusahaan keuangan terkemuka di Amerika Serikat (AS), Citigroup dan Morgan Stanley, kini sedang memutar otak untuk menghadapi aturan pembatasan pemberian bonus kepada para eksekutif.
Situasi ini terkait dengan reaksi keras sejumlah pihak, termasuk Presiden Barack Obama. Mereka mengecam kebijakan perusahaan asuransi American International Group (AIG) untuk memberi bonus sebesar US$ 165 juta kepada para eksekutifnya.
Padahal, sama seperti Citigroup dan Morgan Stanley, AIG kini menderita krisis keuangan dan harus ditopang oleh dana talangan dari pemerintah, yang bersumber dari uang pembayar pajak.
Obama menyebut para eksekutif AIG ceroboh dan rakus, padahal mereka sedang mendapat bantuan pinjaman hingga US$ 180 miliar dari pemerintah - yang tak lain merupakan uang pembayar pajak.
Citigroup telah menerima dana talangan pemerintah sebesar US$ 45 miliar. Sementara Morgan Stanley mendapat bantuan US$ 10 miliar.
Harian The Wall Street Journal edisi Selasa, 17 Maret 2009, mengungkapkan bahwa para eksekutif di dua institusi tersebut dan sejumlah lembaga keuangan lain yang menerima bantuan dana talangan dari pemerintah tengah memikirkan untuk menaikkan upah dasar eksekutif dan pejabat tinggi mereka.
"Kecenderungannya kini untuk meningkatkan upah dasar sebagai ganti pengurangan bonus," kata wakil presiden bidang pemerintahan di Financial Services Roundtable, Scott Talbott.
Pembicaraan para eksekutif itu masih belum menghasilkan keputusan apa pun karena pemerintah AS belum membuat aturan yang mengatur pemberian bonus dari perusahaan yang tergabung dalam program pemulihan aset pemerintah secara spesifik.
Bulan lalu, Obama telah menetapkan aturan yang membatasi pendapatan eksekutif perusahaan penerima dana bantuan pemerintah maksimal sebesar US$ 500.000 per tahun.
The Wall Street Journal memberitakan para pimpinan Citigroup telah mempertimbangkan untuk membatasi bonus bagi 25 pejabat tertingginya. Sebagian besar bonus diberikan kepada pialang dan bankir di bursa Wall Street. Dengan demikian aturan baru pemerintah tidak akan berlaku bagi pejabat eksekutif yang berada di level lebih rendah.
"Kami tetap akan mengikuti pembatasan dan membuat perubahan mendasar dalam struktur kompensasi kami," ujar seorang juru bicara Citigroup. Sementara juru bicara Morgan Stanley belum bisa dihubungi.
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
