VIVAnews - Lembaga hak asasi manusia, Imparsial menilai pemerintah saat ini setengah hati dalam menegakan hak asasi manusia. Buktinya, hukuman mati yang menghilangkan hak hidup seseorang masih diterapkan.
"Pemerintahan Yudhoyono bahkan memecahkan rekor menghukum mati terpidana selama masa reformasi," kata Direktur Manajerial Imparsial, Rusdi Marpaung kepada VIVAnews, Selasa 17 Maret 2009 malam.
Selama berkuasa, pemerintahan Yudhoyono telah menghukum mati 19 terpidana. Sepuluh diantaranya dieksekusi di tahun 2008, termasuk trio Bom Bali, Amrozi, Imam Samudra and Mukhlas. Jumlah tersebut sangat jauh dibandingkan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Gus Dur yang tak sampai bilangan 10.
Di masa pemerintahan Yudhoyono, pengadilan Indonesia telah menghukum mat1 57 orang, diantaranya tiga terpidana kasus penyelundupan 8,2 kilogram heroin asal Australia.
"Ini pertanda paling tidak Yudhoyono bersama pendukungnya seperti Golkar, Demokrat, PKS masih nyaman dengan hukuman mati. Padahal mereka mengaku menghormati konstitusi, tapi kok melakukan hukuman mati," kata Rusdi.
Pemerintahan Yudhoyono, menurut dia, 'memanfaatkan' hukuman mati sebagai simbol dari efek jera. "Seakan mengatakan kami tegas dengan cara mengeksekusi para terpidana mati," Rusdi menambahkan.
Padahal, hukuman mati tak terbukti memiliki efek jera. "Tren kejahatan seperti penyelundupan narkoba tetap naik. Yang penting justru penegakan hukumnya," tambah Rusdi.
Kepastian hukum, kata dia, memang penting, namun, "bukan berarti dengan menghukum mati orang." Sebagai presiden, Yudhoyono sebetulnya bisa mencegah hukuman mati. Caranya, dengan memberikan moratorium atau mengabulkan grasi para terpidana mati.
Sebelumnya, Imparsial merilis 14 partai, dari 44 partai peserta pemilu yang dinilai punya komitmen penegakan hak asasi manusia berdasarkan komitmen yang dimuat dalam laman partai. Partai-partai tersebut adalah Hanura, PKPB, PAN, PPIB, PKB, PNI - Marhen, PDP, Partai Pelopor, Partai Golkar, PPP, PDS, PSIP, Partai Demokrat, dan Partai Buruh.
VIVA.co.id
8 Mei 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Pasukan gabungan TNI-Polri Satgas Nanggala Kopassus merebut kembali Distrik Homeyo di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sempat diduduki oleh kelompok OPM selama tiga hari
Bungkam Irma Nasdem, Refly: Harusnya Semua Anggota DPR Itu Oposisi Terhadap Pemerintah!
Politik
8 Mei 2024
Refly Harun dan Anggota DPR Fraksi Nasdem Irma Suryani terlibat friksi perdebatan soal demokrasi dan oposisi. Refly soroti Irma yang sepertinya menyindir Rocky Gerung.
Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta, Jawa Barat, Rahmady Effendi Hutahaean buka suara soal tudingan punya harta fantastis hingga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengeksekusi dua anggota polisi yang terlibat dalam kasus atau tragedi Kanjuruhan.
Jerman mengirim dua kapal perang ke kawasan Indo-Pasifik, untuk memperkuat kehadiran militernya di tengah meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan.
Selengkapnya
Partner
Kasus ini berawal FG, ayah kandung korban yang membuat postingan pada akun Facebook miliknya soal anaknya yang mencari ibu asuh dan menetapkan harga Rp15 juta.
Diskopindag Klaim Tidak ada Gejolak Atas Kenaikan HET Beras Bulog di Kota Malang
Malang
12 menit lalu
HET beras sebelumnya di harga Rp10.900 per kilogram, kini naik menjadi Rp12.500 kilogram. Sedangkan untuk harga beras kemasan 5 kilogram dijual di harga Rp55.000 hingga
INFO HAJI 2024: Cuaca Arab Saudi Panas, Pas Puncak Haji Bisa Capai 50 Derajat Celsius
Wisata
14 menit lalu
Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas mengimbau jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan. Imbauan ini disampaikan Menag, usai mengecek kesiapan hotel, bus
Kasus pencurian ban mobil yang terparkir di parkiran mal di Kemayoran, Jakarta Pusat, viral di media sosial. Polisi tengah menyelidiki kasus tersebut.
Selengkapnya
Isu Terkini