VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum DKI (KPUD) menegaskan, bahwa persoalan daftar pemilih tetap (DPT) sebenarnya tidak saja menjadi masalah di Jawa Timur. Namun persoalan DPT dalam pemilu 2009 terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
"Karena saat menerima DP4 (Daftar Pendudk Potensial Pemilih) validitasnya sangat rendah," kata Ketua KPU DKI, Juri Ardianto, dalam diskusi 'Pemilu Jadi Nggak Sih?' di Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Maret 2009.
Karena itu, rendahnya validitas DP4 menurutnya, terjadi persoalan saat penetapan DPT. Apalagi, Departemen Dalam Negeri sebagai lembaga yang seharusnya berwenang mengeluarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat penetapan DPT, masih enggan mengeluarkan NIK baru.
Ardianto menilai, hal itulah yang mendasari terjadi permasalahan DPT. "Departemen Dalam Negeri enggan mengeluarkan nomor induk baru," jelas dia. Kendati demikian, untuk wilayah Jakarta karena adanya pemilih baru berjumlah 400 ribu, maka untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu, untuk sementara menggunakan NIK daerah.
Menurut dua, hal itu untuk mengantisipasi tumpang-tindih DPT. Selain itu, yang menjadi persoalan DPT adalah pemutakhiran DP4 dinilai terlalu cepat. "Jadi banyak terjadi kesalahan," jelas dia.
Dugaan manipulasi dan penggelembungan data DPT diungkapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Pramono Anung. Disebutkan, ada empat wilayah di Jawa Timur yang diduga kuat mengalami penggelembungan dan manipulasi. Empat wilayah itu yakni, Trenggalek, Ngawi, Magetan, dan Pacitan.
Terkait soal ini, PDI Perjuangan mengundang mantan Kepala Polda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Herman Suryadi Sumawiredja untuk bertemu Megawati Soekarnoputri. Herman dan Megawati membicarakan soal dugaan penggelembungan data di Bangkalan dan Sampang.
Kemenkominfo Gelar Kegiatan Chip In "Menjadi Warga Digital yang Cakap, Beretika dan Berdaya"
Kemenkominfo menyelenggarakan kegiatan chip in Literasi Digital dengan mengusung tema “Menjadi Warga Digital yang Cakap, Beretika dan Berdaya”.
