BPK Cap 5 'Penguasa' APBN Disclaimer
VIVAnews - Badan Pengawas Keuangan menilai laporan keuangan pusat dan daerah mengalami penurunan. Bahkan di tingkat pusat, dari 86 kementerian/lembaga hanya 16 yang mendapat penilaian wajar. Sedangkan lima departemen yang menguasai porsi anggaran, laporannya cenderung negatif. Bahkan mendapatkan cap disclaimer.
"Ini merupakan temuan yang berulang dari tahun ke tahun yang mencerminkan kelambanan pemerintah untuk memperbaiki administrasi keuangan," ujar Ketua BPK Anwar Nasution dalam sidang paripurna yang melaporkan hasil pemeriksaan semester I 2008 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 21 Oktober 2008.
BPK memberikan opini dalam kategori wajar tanpa pengecualian kepada hanya 16 kementerian/lembaga atau 19 persen dari 85 kementerian/lembaga yang diperiksa. Keenambelas kementerian/lembaga ini hanya menguasai anggaran 12 persen dari APBN. Kementerian atau lembaga yang menguasai porsi terbesar dalam APBN, seperti Departemen Keuangan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum, dan Departemen Pertahanan masuk kategori cenderung negatif, yakni disclaimer atau tidak memberikan pendapat. "Bahkan tidak wajar," tegas Anwar.
BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat pada 37 kementerian/lembaga, tidak wajar terhadap satu kementerian/lembaga pemerintah pusat yang mengusai anggaran 86 persen dari total APBN.
BPK menilai pemerintah lamban dalam memperbaiki administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara agar lebih transparan dan akuntabel. Kesimpulan ini disampaikan Anwar saat penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan semester I 2008
Dalam laporan itu disampaikan hasil pemerikaan pengelolaan keuangan negara di pemerintah pusat dan daerah termasuk BUMN dan BUMD. Pemeriksaan mencakup keuangan, kinerja dan yang memiliki tujuan tertentu. BPK melakukan pemeriksaan keuangan atas 87 laporan keuangan kementerian/ lembaga, sementara di daerah 275 laporan keuangan pemerintah daerah.
"BPK menyimpulkjan kondisi laporan keuangan pusat dan daerah mengalami penurunan kualitas," katanya. Hal ini menggambarkan belum ada kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
Menurut Anwar, sebagian permasalah terkait dengan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Bukan Dibakar, Begini Cara Buktikan Keaslian Madu Murni
Perlu digarisbawahi bahwa hanya madu murni yang berkhasiat bagi kesehatan, bukan madu yang sudah dicampurkan dengan pengawet atau pemanis
