Mendagri: Itu Urusan KPU dan Polri
VIVAnews - Departemen Dalam Negeri tidak berwenang atas adanya dugaan manipulasi data Daftar Pemilih Tetap di Jawa Timur. Tetapi bila kasus itu terjadi secara nasional maka permasalahan itu menjadi tanggungjawab pelaksana Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum.
"Ya memang KPU. Tapi kalau memang masalah kasuistis di Jawa Timur, itu silakan kepolisian yang menyelesaikan," kata Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, usai rapat koordinasi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Maret 2009.
Untuk kasus dugaan manipulasi dan penggelembungan data di Jawa Timur, Mardiyanto menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Kepolisian menjelaskan duduk persoalan secara proporsional.
"Daftar Pemilih Tetap itu bukan kewenangan saya. Mendagri bukan kewenangannya. Apalagi kemudian terus memerintah seolah-olah ada rekayasa untuk melakukan itu," jelas mantan Gubernur Jawa Tengah ini.
Pemerintah dalam posisi selalu siap memperbaiki data daftar pemilih. Itupun kalau diperlukan atas permintaan Komisi Pemilihan Umum. "Jadi kalau seperti ini tolonglah yakin bahwa pemerintah on track, pemerintah sesuai norma dan aturan," ujar dia.
Masalah Daftar Pemilih Tetap ini sempat disinggung PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Pramono Anung menyebut ada tujuh temuan indikasi dugaan manipulasi data pemilih. PDI Perjuangan menyebutnya kejahatan Pemilu.
PDI Perjuangan juga sudah menemui mantan Kepala Polda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Herman Suryadi Sumawiredja, yang mundur dari kepolisian karena kasus dugaan manipulasi daftar pemilih.
Teuku Ryan Tulis Pesan Haru untuk Anaknya Usai Resmi Cerai dengan Ria Ricis
Melalui unggahan Instagram Storynya, Teuku Ryan pun menulis pesan haru yang ditujukan kepada putrinya. Ia berharap agar putrinya bisa hidup dengan rasa bahagia dan sehat.
