VIVAnews - Banyak tahanan di penjara khusus teroris di pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Guantanamo, Kuba, merupakan orang yang tidak bersalah. Namun, mereka tetap diinterogasi mengingat rumah mereka berada di dekat kamp-kamp teroris.
Demikian ungkap Lawrence B. Wilkerson, seorang pejabat pemerintah AS di masa kepresidenen George Walker Bush. Wilkerson mengungkapkan banyak tahanan di Guantanamo merupakan korban persepsi tentara AS, yang tidak bisa membedakan musuh dengan warga sipil.
"Tidak masalah jika mereka tidak bersalah, karena mereka tinggal di Afghanistan dan ditahan di sekitar lokasi pertempuran, maka tentara AS berpendapat mereka pasti tahu sesuatu yang berhubungan dengan kelompok teroris," kata Wilkerson melalui laman blog pribadinya.
Lebih lanjut, Wilkerson mengatakan sebagian besar tahanan tidak memiliki hubungan dengan jaringan al-Qaida dan Taliban. Mereka hanya berada di tempat dan waktu yang tidak tepat.
Sekitar 800-an orang telah ditahan di Guantanamo sejak penjara itu dibuka pada Januari 2002. Kini sebanyak 240 orang masih menghuni penjara itu. Wilkerson mengatakan sekitar 20-an orang memang merupakan teroris, termasuk perencana serangan 11 September 2001, Khalid Sheikh Mohammed, yang ditransfer ke Guantanamo pada September 2006.
"Namun sisanya harus dibebaskan," kata purnawirawan kolonel angkatan darat ini dalam wawancara lewat telepon dengan Associated Press, Kamis 19 Maret 2009.
Juru bicara Departemen Pertahanan AS, Laksamana Angkatan Laut Jeffrey Gordon menolak mengomentari pendapat Wilkerson. Namun Gordon mengatakan penanganan tahanan asing dari sejumlah negara sangat rumit. Militer masih berkeras tahanan Guantanamo merupakan musuh yang dapat mengancam AS.
Wilkerson mengaku baru berbicara sekarang karena beberapa informasi bersifat rahasia. Pilot perang Vietnam ini melakukannya sekarang karena pernyataan mantan wakil presiden Dick Cheney yang mengatakan kebijakan presiden Barack Obama menutup Guantanamo membuat keamanan AS terancam.
"Cheney dan mantan menteri pertahanan Donald Rumsfeld tidak mau mengakui kesalahan mereka karena takut muka mereka tercoreng," ujar Wilkerson. (AP)
Kemnaker Menyatakan Kepada Pengusaha yang Telat Bayar THR akan Dikenai Denda 5 Persen
Kemnaker menyatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada pekerja/buruh akan dikenai denda sebesar 5 persen.
