Kapolri: Pemalsuan DPT Jatim Masih Diteliti
VIVAnews - Kepolisian RI menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi tudingan mantan Kepala Kepolisian Jawa Timur, Inspektur Jenderal Herman Surjadi Sumawiredja terkait kasus dugaan pemalsuan daftar pemilih tetap (DPT) dalam pilkada Jawa Timur.
Menurut Kapolri, jangankan ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan, kasus tersebut bahkan belum masuk ke penyelidikan. "Kesimpulan Polri, bahwa terhadap kasus tindak pidana yang telah dilaporkan oleh Panwaslu, statusnya baru pada penelitian oleh penyidik Polri," kata Bambang Hendarso di hadapan wartawan di Ruang Utama Polri, Markas Besar Kepolisian, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Jumat 20 Maret 2009.
Sebab, kata dia, belum ada bukti awal yang cukup untuk melakukan penyelidikan. "Dokumen atau bukti yang diminta penyidik belum dipenuhi sampai dengan hari ini," tambah Bambang Hendarso.
Laporan pengawas pemilu soal dugaan manipulasi daftar pemilih pada 9 Februari 2009, lanjut dia, mutlak harus dilengkapi dokumen-dokumen yang patut diduga telah dimanipulasi. "Saya tegaskan, bahwa tidak ada intervensi. Belum ada satu saksipun yang dimintai keterangan," lanjut Bambang Hendarso.
Ditambahkan Bambang Hendarso, daftar pemilih yang digunakan dalam pilkada putara ketiga, yakni pemungutan ulang di Kabupaten Sampang dan Bangkalan adalah sama dengan daftar pemilih dalam pemilihan putaran kedua.
Polri, kata dia, sama sekali tak melakukan intervensi apapun terhadap daftar pemilih. "Tanyakan saja, apakah bapak-bapak ini diintervensi Polri, tanyakan langsung," kata Bambang Hendarso, meminta wartawan bertanya pada Ketua KPUD Bangkalan dan Ketua KPUD Sampang yang juga hadir dalam konferensi pers.
Polemik soal daftar oemilih mencuat ketika Herman menyatakan mundur dari dunia kepolisian sejak 19 Februari 2009. Herman mengaku kecewa atas penghentian kasus dugaan pemalsuan daftar pemilih tetap (DPT) dalam pilkada Jawa Timur.
Dia mengungkapkan ada intervensi Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji untuk menghentikan perkara pemalsuan daftar pemilih.
Kasus pemalsuan daftar pemilih berawal dari laporan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Khofifah Indar Parawangsa-Mudjiono (Kaji). Dari 368 sampel lembar DPT berisi 128.390 data pemilih yang dilampirkan pihak Kaji, ditemukan 29.949 suara yang datanya fiktif atau tidak benar.
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
