VIVAnews - Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, menyatakan tak boleh ada toleransi untuk manipulasi Daftar Pemilih Tetap. PKS harus mempersoalkan manipulasi DPT itu.
"Kita harus berkampanye damai, tapi damai bukan DPT yang fiktif, DPT yang dimanipulasi," kata Hidayat saat berkampanye untuk PKS di Blok S, Jakarta Selatan, Jumat 20 Maret 2009.
"Kalau ada DPT yang tidak tetap, DPT yang fiktif, kita tidak boleh damai, kita harus mengkritik, supaya DPR yang terpilih bukan dari pemilih yang fiktif. Kita harus berpemilu yang damai, tapi bukan berarti harus membiarkan DPT yang fiktif," kata Hidayat.
Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Timur menyelidiki dugaan manipulasi DPT di Bangkalan dan Sampang. Ketua KPU Jawa Timur kemudian dijadikan tersangka, tapi belakangan dihentikan penyidikannya dan Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Herman Suryadi Sumawiredja diberhentikan dari jabatannya.
Herman kemudian menyerahkan hasil penyelidikan itu pada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. PDIP sebelumnya juga menemukan indikasi manipulasi DPT di beberapa kabupaten lain di Jawa Timur seperti di Pacitan.
Megawati lalu mengundang Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, membicarakan itu. Prabowo lalu mewacanakan Pemilu harus ditunda apabila terbukti DPT dimanipulasi.
Prabowo dan Mega pun merencanakan pertemuan lanjutan Senin 23 Maret nanti dengan sejumlah tokoh partai seperti Wiranto, Tifatul Sembiring dan Jusuf Kalla.
Soal Anggapan Raja Penalti Liga 1, Begini Pembelaan Arema FC
Arema FC menolak anggapan sebagai tim paling diuntungkan oleh wasit karena banyak menerima hadiah penalti di Liga 1. Singo Edan menilai penalti yang mereka dapat murni.
