VIVAnews - Departemen Perhubungan hingga saat ini belum mendapat surat daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) stimulus dari Departemen Keuangan. Tertundanya surat ini menyebabkan pelaksanaan program stimulus molor beberapa pekan.
Menteri Perhubungan Jusman Safii Djamal mengatakan, kajian program-program yang diusulkan kementrian dan lembaga berada di Departemen Keuangan. "Sampai batas yang disepakati, pada 18 Maret, usulan program proyek stimulus dibahas di situ," kata Jusman di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 24 Maret 2009.
Pembahasan di Departemen Keuangan itu, dilakukan bersama dengan Panitia Anggaran dan komisi teknis. Pada proses ini, akan diputuskan proyek mana saja yang bisa ditetapkan dalam paket stimulus. "Artinya sesuai hak budget DPR, ada proyek di daerah X dan Y, yang mungkin bisa memperoleh dana atau tidak," katanya.
Setelah pembahasan, Djamal mengatakan, seharusnya Departemen Keuangan harus menerima DIPA. "Sampai saat ini, kami belum terima," ujarnya.
Departemen Perhubungan, menurut Jusman, mendapat alokasi Rp 2,2 triliun dari alokasi stimulus tambahan di APBN sebesar Rp 12,2 triliun. Jumlah ini lebih kecil dari yang diajukan sebesar Rp 3 triliun. "Itu pun setelah kami cermati, ternyata ada alokasi yang tidak sesuai," katanya.
Proyek yang tidak sesuai itu, Jusman mengatakan, pembangunan dermaga yang senilai Rp 58 miliar. Akibatnya, dari total stimulus Rp 2,2 triliun, masih harus dikurang lagi Rp 58 miliar.
Usai Memilih Mualaf, Davina Karamoy Belum Siap Kenakan Hijab
Davina Karamoy mengungkapkan bahwa dia belum merasa mantap untuk mengenakan hijab, meskipun dia sudah menjadi mualaf sejak masa SMA, tapi belum memilih berhijab.
