Proyek Stimulus Perhubungan Terancam Molor

VIVAnews - Departemen Perhubungan hingga saat ini belum mendapat surat daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) stimulus dari Departemen Keuangan. Tertundanya surat ini menyebabkan pelaksanaan program stimulus molor beberapa pekan.

Menteri Perhubungan Jusman Safii Djamal mengatakan, kajian program-program yang diusulkan kementrian dan lembaga berada di Departemen Keuangan. "Sampai batas yang disepakati, pada 18 Maret, usulan program proyek stimulus dibahas di situ," kata Jusman di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 24 Maret 2009.

Pembahasan di Departemen Keuangan itu, dilakukan bersama dengan Panitia Anggaran dan komisi teknis. Pada proses ini, akan diputuskan proyek mana saja yang bisa ditetapkan dalam paket stimulus. "Artinya sesuai hak budget DPR, ada proyek di daerah X dan Y, yang mungkin bisa memperoleh dana atau tidak," katanya.

Setelah pembahasan, Djamal mengatakan, seharusnya Departemen Keuangan harus menerima DIPA. "Sampai saat ini, kami belum terima," ujarnya.

Departemen Perhubungan, menurut Jusman, mendapat alokasi Rp 2,2 triliun dari alokasi stimulus tambahan di APBN sebesar Rp 12,2 triliun. Jumlah ini lebih kecil dari yang diajukan sebesar Rp 3 triliun. "Itu pun setelah kami cermati, ternyata ada alokasi yang tidak sesuai," katanya. 

Proyek yang tidak sesuai itu, Jusman mengatakan, pembangunan dermaga yang senilai Rp 58 miliar. Akibatnya, dari total stimulus Rp 2,2 triliun, masih harus dikurang lagi Rp 58 miliar.

Kata Jay Idzes Usai Gabung Timnas Indonesia, Ungkap Pemain Ini Paling Membantu
Anggota KPU RI August Mellaz

KPU Siap Lanjutkan Rekapitulasi Hasil Pemilu 2024 untuk Maluku dan Jabar

KPU RI akan melanjutkan rekapitulasi hasil pemilu 2024 di tingkat nasional. Dua provinsi yakni Jawa Barat dan Maluku yang sudah siap.

img_title
VIVA.co.id
19 Maret 2024