Amien Rais: Pemilu Ditunda Hasilnya Kisruh
VIVAnews - Dugaan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) di empat kabupaten di Jawa Timur mencuatkan wacana penundaan pemilu. Menurut tokoh reformasi yang juga mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Amien Rais penundaan pemilu akan mengikis kepercayaan masyarakat.
"Maka yang akan terjadi adalah kekisruhan," kata Amien Rais ketika menghadiri sidang terdakwa kasus demo bahan bakar minyak (BBM), Ferry Juliantoro, Selasa 24 Maret 2009.
Para calon legislatif, tambah Aries, juga akan limbung. "Caleg-caleg saat ini sudah betul-betul lelah. Mereka habis uang, tenaga, pikiran. Mereka akan kaget kalau ditunda," tambah Amien.
Citra Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana pemilu juga jadi taruhan, "Masyarakat akan mempertanyakan ngapain KPU selama ini," tambah Amien.
Selain itu, bukan tak mungkin ada prasangka terkait penundaan pemilu. " Ini bisa benar, bisa tidak, ada dugaan penundaan pemilu dirancang sudah lama, sehingga mereka akan menggunakan tangan besi," kata Amien.
Menurut Amien, tak semua daftar pemilih tetap dimanipulasi. Kalau memang ada yang bermasalah, masih bisa dibenahi. "Saya berharap jangan sampai ditunda," kata dia.
Sebelumnya, Mantan Presiden Abdurrahman Wahid meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU menunda pelaksanaan Pemilihan Umum 2009. Tokoh yang akrab disapa Gus Dur itu mendesak Komisi Pemilihan Umum menggelar Pemilu pada 2010.
Alasan Gus Dur, banyak persiapan-persiapan pemilu yang belum dilakukan dengan benar.
Selain itu, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto mengatakan bila perlu pelaksanaan pemilu ditunda.
"Kalau masih ada penyimpangan misalnya ada ribuan nama dan nomor induk keluarga yang sama, kalau perlu Pemilu ditunda," kata Prabowo usai bertemu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu 18 Maret 2009.
Daftar 14 Amicus Curiae yang Didalami Hakim MK, Termasuk Punya Megawati
Sejumlah tokoh dan forum masyarakat berbondong-bondong mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
