VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat mengakui ada masalah dalam sosialisasi kampanye Pemilu yang berbuntut pada beberapa insiden pelanggaran kampanye. Persoalan sosialisasi kampanye Pemilu itu bukan hanya tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum, tapi juga partai politik.
"Masalahnya hanya sosialisasi kurang," kata Ketua Dewan Perwakilan Partai Golkar, Agung Laksono, usai mendampingi Presiden Yudhoyono dalam pelantikan hakim Mahkamah Konstitusi, Harjono, di Istana Presiden, Jakarta, Selasa, 24 Maret 2009.
Agung mengakui, salah satu pelanggaran yang kerap terjadi adalah keterlibatan anak-anak dalam kampanye. Kendati demikian, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini meyakini, tidak ada mobilisasi terstruktur untuk melibatkan anak-anak dalam kampanye.
Dalam beberapa kali kampanye terbuka, beberapa kali ditemukan adanya anak-anak selama kampanye. Hal itu juga terlihat dalam kampanye terbuka yang dilakukan partai-partai besar.
Sebelumnya, Komisi Nasional Perlindungan Anak mendesak Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum membuat aturan tegas untuk melarang partai politik melibatkan anak-anak dalam kampanye. "Harus ada aturan yang jelas," kata Aris Merdeka Sirait, Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak.
Karena tidak ada aturan tegas, kata Aris, kemudian dimanfaatkan partai untuk mengeksploitasi anak-anak dalam kampanye mereka. Tujuannya menarik perhatian publik sehingga diharapkan memilih partai itu di pemilu.
Jangan Ragu Masukkan Anak ke PAUD Bun, Ini 5 Manfaat Pentingnya
Pendidikan Usia Dini (PAUD atau Preschool) yang berkualitas tak hanya mempersiapkan anak-anak untuk masuk sekolah dasar, tetapi juga membentuk kesejahteraan emosional.
