VIVAnews - Partai Demokrat membantah adanya penggunaan fasilitas negara saat kampanye terbuka dengan juru kampanye nasional, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai ketua dewan pembina. Dalam kampanye itu, Demokrat juga membantah melibatkan anak-anak.
"Itu tidak ada. Pengamanan kepresidenan itu melekat pada Pak SBY, yang juga ketua dewan pembina Partai Demokrat," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Yahya Scawirya, usai mengklarifikasi di Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Selasa, 24 Maret 2009.
Menurut Yahya, pengamanan kepresidenan itu tidak bisa dikatakan sebagai pemanfaatan fasilitas negara. Selain itu, Yahya juga menekankan tidak ada penggunaan kendaraan dinas oleh pengurus lainnya.
Apakah ada anggota DPRD DKI yang menggunakan mobil dinas? "Saya tidak tahu, nanti kami periksa lagi," ujar Yahya yang terlihat bergegas meninggalkan lokasi.
Yahya juga mengatakan, Demokrat tidak pernah melibatkan anak-anak selama kampanya. Demokrat sudah mengingatkan kepada semua kader dan simpatisan untuk tidak membawa anak-anak selama kampanye. "Kalau pada prakteknya mereka datang sendiri itu bagaimana," ujar dia.
Kampanye terbuka yang dihadiri Yudhoyono di Senayan pada Jumat (20/3) lalu. Sebagai kepala negara, pengamanan menjelang kedatangan Yudhoyono memang terlihat ketat. Kampanye pun dipenuhi massa hingga setengah lapangan utama sepak bola Gelora Bung Karno.
Pada Senin (16/3) lalu, Menteri Negara Sekretaris Negara, Hatta Rajasa menegaskan, selama masa kampanye Presiden dan Wakil Presiden boleh menggunakan fasilitas negara. Fasilitas yang dapat digunakan itu adalah Pasukan Pengamanan Presiden, tim dokter Istana, dan protokoler. "Selain dari ketiga fasilitas itu, kepala negara menggunakan biaya sendiri," kata Hatta Radjasa.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Nur Hidayat Sardini, menambahkan, kendati Presiden dan Wakil Presiden dibolehkan menggunakan tiga fasilitas negara itu, hal itu bukan berarti semua rombongan Kepala Negara ikut diijinkan ikut serta memanfaatkannya. "Untuk rombongan, mereka tidak boleh gunakan fasilitas negara itu," kata Hidayat
Badan Pengawas Pemilu meminta klarifikasi tiga partai politik terkait temuan dan laporan dugaan pelanggaran kampanye. Selain Demokrat, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono, dilaporkan karena adanya dugaan kampanye di luar jadwal. Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa diminta mengklarifikasi dugaan penggunaan spanduk dan poster yang mencela partai lain.
Gibran Akui Ada Pembicaraan soal Kemungkinan Koalisi dengan PDIP
Wali Kota Surakarta yang juga calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut ada pembicaraan soal kemungkinan koalisi dengan PDIP pada pemerintahan ke depan.
