VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum mulai membahas aturan terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan digelar 8 Juli 2009. Salah satu wacana yang mencuat adalah tidak ada kampanye rapat umum.
"Secara yuridis, tidak ada perintah UU 42 tahun 2008 tentang Pilpres," ujar Anggota Komisi Gusti Putu Artha di Jakarta, Selasa 24 Maret 2009. Selain itu, kata dia, secara sosiologis tidak mendidik masyarakat.
Meski begitu, Komisi menjamin tetap ada ruang dialogis. Misalnya, kata dia, di ruangan yang memuat ratusan orang. "Kalaupun monologis tapi ditayangkan live oleh televisi kan pesan tetap tersampaikan ke masyarakat," katanya.
Menurut Putu, perkembangan media di tanah air membuat kampanye terbuka tidak efektif lagi. "Dulu, karena media tidak bisa semassif sekarang, dipilih kampanye terbuka di lapangan." Ia menilai fungsi lapangan bisa diganti dengan media massa.
Debat Calon Presiden, lanjutnya, akan di kondisikan seperti debat kandidat Presiden Amerika Serikat. Dalam debat itu, calon presiden dapat beradu argumentasi, tanpa panelis, tanpa ada pertanyaan dari peserta. "Fungsi moderator hanya mengarahkan jalan debat," jelasnya.
Kenapa peserta tidak boleh bertanya? "Penonton terkadang sudah punya pertanyaan pesanan, yang bisa jadi mendiskreditkan calon tertentu," ujar Putu.
Di tempat terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono setuju dengan wacana kampanye pemilihan presiden tanpa metode rapat umum. Menurutnya, kampanye model rapat umum tidak lagi diminati masyarakat.
"Orang berteriak-teriak di lapangan tidak terlalu di dengar, justru lebih memperhatikan hiburan musiknya. Lebih baik kampanye dialogis," katanya.
Viral Beli Sepatu Bola Rp10 Juta, Kena Pajak Rp31 Juta, Ini Kata Bea Cukai
Bea Cukai mengatakan bahwa pengenaan pajak Rp 31,8 juta tersebut merupakan sanksi ketidaksesuaian Cost, Insurance and Freight (CIF) atau total nilai harga barang ditambah
