VIVAnews - Menteri Perindustrian Fahmi Idris mendapat pesan singkat dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani, Kamis 26 Maret 2009 malam. Isinya, kekhawatiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan perkembangan industri rotan di Cirebon karena ketiadaan bahan baku.
"Saya tersinggung, karena persoalan ini sudah diupayakan sejak akhir 2006. Eh, tiba-tiba Menko bilang Presiden minta penjelasan terkait rotan," kata Fahmi di kantornya, Jumat, 27 Maret 2009.
Fahmi membalas pesan singkat tersebut. "Kita selesaikan soal ini segera, tapi jangan kaitkan dengan pemilu," ujarnya.
Kegeraman Fahmi beralasan. Selepas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.12 tahun 2005 tentang Pencabutan Larangan Ekspor Rotan dirilis, Fahmi mengaku departemennya telah mengumpulkan seluruh industri berbasis rotan untuk membahas dibukanya kran ekspor tersebut.
"Saat itu, saya minta Benny (Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Depperin Benny Wahyudi) untuk membuat surat ke Presiden tentang kekhawatiran industri berbasis rotan," ujarnya. Namun, dia menambahkan, tidak ada respons dan tanggapan dari Presiden.
"Sudah saya lakukan antisipasi jauh sebelum pemilu. Eh, kok tiba-tiba minta penjelasan soal ketiadaan bahan baku, hampir marah saya," katanya tanpa menjelaskan lebih lanjut bagaimana respons Menko Perekonomian tentang balasan SMS Fahmi.
Fahmi mengaku, pada 2007 Depperin sudah melaporkan konsep pengembangan sentra industri berbasis rotan di daerah produsen rotan alam kepada Presiden namun tidak ditanggapi. Bahkan sudah dua kali surat serupa dialamatkan kepada Presiden.
"Saya minta saudara Benny untuk mengumpulkan semua dokumen yang sudah disampaikan," katanya. Selain itu, Fahmi juga mengusulkan aturan ekspor rotan direvisi dengan menutup kran ekspor untuk rotan mentah dan hanya mengekspor barang rotan setengah jadi dan barang rotan jadi.
PKS Bakal Gelar Halal Bihalal Sabtu, Prabowo-Gibran dan Semua Parpol Diundang
PKS akan menggelar acara halal bihalal pada Sabtu, lusa, di kantor DPP PKS. Semua paslon capres cawapres diundang, termasuk parpol
