VIVAnews - Pengawas Pemilu lapangan hanya digaji Rp 450 ribu per bulan. Kondisi memprihatinkan ini kontras dengan anggaran pengawasan Pemilu yang melimpah namun tak bisa diakses.
Pada tahun 2008, Badan Pengawas Pemilu hanya menghabiskan Rp 200 miliar dari Rp 800 miliar anggaran yang dialokasikan negara. Memasuki 2009, Pengawas Pemilu mengembalikan sisanya ke kas negara.
"Saat ini kami ingin meminta lagi Rp 600 miliar itu," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu, Nur Hidayat Sardini, usai rapat bersama Menteri Keuangan dan sejumlah pejabat tinggi lainnya di kantor Departemen Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat 27 Maret 2009.
Menurut Nur Hidayat, Pengawas Pemilu telah menahan kesabaran karena saat ini Pengawas Pemilu hanya digaji Rp 450 ribu per bulan. Sementara pada 2008 lalu, setiap pengawas Pemilu lapangan digaji Rp 1,35 juta. "Jadi ada penurunan," katanya.
Nur Hidayat berharap, usulan tersebut bisa dipertimbangkan Menteri Keuangan. "Rp 600 miliar bisa menjadi pelipur kami," katanya.
Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro itu menjelaskan, masalah Pemilu terkait legitimasi sehingga permasalahan pengawasan harus dipertimbangkan. Namun dia menilai ada komitmen baik dari Menteri Keuangan, namun kalangan parlemen yang belum tampak komitmennya. "Jadi dalam panitia anggaran kecil (di parlemen) sudah disetujui, namun ketika rapat anggaran besar tidak disetujui," katanya.
Rapat itu akhirnya memutuskan Pengawas Pemilu mendapat Rp 1,5 triliun dari pagu anggaran Rp 2,3 triliun. Padahal "seluruh dana tersebut diperuntukkan bagi seluruh pengawas Pemilu, tidak hanya Bawaslu," ujar Nur Hidayat.
Komentar Erick Thohir Usai Timnas Indonesia Tembus Semifinal Piala Asia U-23
Catatan sejarah ditorehkan Timnas Indonesia U-23. Armada Shin Tae yong memastikan tiket ke semifinal Piala Asia U 23 2024 usai menyingkirkan Timnas Korea Selatan.
