VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat mencatat sejumlah potensi kesalahan yang terjadi pada Pemilu Legislatif 9 April 2009. Bila hal itu betul-betul terjadi, maka akan mengganggu jalannya pemilihan.
Pertama, kesalahan itu terjadi ketika penghitungan suara. Sebab, prosesnya diperkirakan memakan waktu sampai larut malam.
Kedua, hasil penetapan calon legislator terpilih yang belum ada kepastian hukum, misalnya belum terbit Peraturan Perundang-undangan. Sebab, aturan hukum yang baru sekarang baru peraturan KPU. Hal itu dinilai memungkinkan terjadinya kerawanan gugatan dari calon anggota legislatif maupun partai.
Persoalan ketiga yaitu kanibalisme para kandidat legislator untuk mendapatkan suara banyak akan beimbas pada KPU.
Keempat, adanya indikasi jual beli suara dan kelima dukungan kelancaran pemilu ini tidak di back up pemerintah daerah.
Menurut Ketua KPU Jawa Barat Ferri Kurnia Rizkyansyah untuk mengantisipasi kerawanan, komisi menekankan kepada seluruh penyelenggara pemilu agar tetap menjaga independensinya.
"Kami tekankan kepada seluruh KPPS agar teliti dalam mengisi administrasi pemilu baik rekapitulasi penghitungan maupun berita acara pemilu nanti,” kata dia. “Dengan begitu bila terjadi sengketa, nanti akan menjadi bukti yang kuat.”
Selain itu, untuk mengantisipasi kerawanan, komisi menghimbau agar partai dapat mengikuti proses pemilu dengan mengacu kepada aturan main hukum.
"Bagi pemilih harus cermat dan proaktif, bila menemukan indikasi kerawanan pemilu. Agar pemilu di Jawa Barat dapat berjalan sukses.” Ferri.
Laporan: Sigit Zulmunir | Bandung
Bertemu Majelis Masyayikh, Menag Bahas Rekognisi Santri dan Ma’had Aly
Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan system penjaminan mutu pendidikan pesantren.
