VIVAnews - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengakui utang-utang perusahaan negara yang bermasalah umumnya merupakan utang-utang lama. Saat ini utang-utang BUMN yang berasal dari pinjaman luar negeri umumnya relatif bagus.
"Kalau utang-utang lama memang ada masalah," ujar Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin, 30 Maret 2009.
Menurut Sofyan, perusahaan pelat merah yang selama ini menggunakan pinjaman luar negeri untuk pembiayaan proyeknya umumnya bergerak di bidang infrastruktur. Saat ini tercatat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai BUMN yang banyak menggunakan pinjaman asing.
Selain BUMN sektor infrastruktur, kementerian juga mencatat PT Industri Kapal Indonesia (IKI), PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), dan PT PAL Indonesia. "Itu banyak membiayai program-programnya dengan utang luar negeri," kata dia.
Kendati demikian, Menteri mengaku belum mengetahui rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait usulan penghentian pinjaman atau utang luar negeri oleh BUMN. "Saya belum tahu duduk perkaranya, memang ada yang bertanya ke saya tapi nanti akan saya pelajari dulu," ujar Sofyan.
Sofyan juga belum bisa menjabarkan letak inefisiensi pinjaman luar negeri, serta langkah selanjutnya dari rekomendasi KPK tersebut. Sebab, pihaknya masih harus mendengar laporannya terlebih dahulu untuk kemudian dipelajari.
Seperti diketahui, KPK baru saja menelusuri 44 perjanjian pinjaman luar negeri pemerintah untuk membiayai proyek-proyek BUMN. Ternyata dari perjanjian pinjaman bernilai total Rp 49 triliun, sebanyak Rp 15 triliun belum dimanfaatkan.
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
