BUMN Siap Klarifikasi Utang Macet Versi KPK

VIVAnews - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana menggelar konperensi pers terkait laporan komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang melaporkan pinjaman luar negeri proyek perusahaan negara yang macet senilai Rp 15 triliun.

"Kami harus berkoordinasi dulu dengan pihak terkait," ujar Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dalam pesan singkatnya kepada wartawan di gedung Kementerian, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin, 30 Maret 2009.

Said mengungkapkan pihaknya saat ini masih mengumpulkan bahan untuk menjelaskan laporan KPK terkait utang BUMN tersebut. Rencananya konperensi pers bakal digelar pukul 16.30 WIB di ruang wartawan gedung Kementerian BUMN. Menteri Negara BUMN dikabarkan akan memberikan penjelasan.

Tegas! Nikita Mirzani Coret Nama Lolly dari KK, Hak Waris, dan Asuransi: Sudah Gak Peduli!

Sebelumnya Menneg BUMN Sofyan Djalil mengakui utang-utang perusahaan negara yang bermasalah umumnya merupakan utang-utang lama. Saat ini utang-utang BUMN yang berasal dari pinjaman luar negeri umumnya relatif bagus.  "Kalau utang-utang lama memang ada masalah," ujarnya.

Menurut Sofyan, perusahaan pelat merah yang selama ini menggunakan pinjaman luar negeri untuk pembiayaan proyeknya umumnya bergerak di bidang infrastruktur. Saat ini tercatat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai BUMN yang banyak menggunakan pinjaman asing.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman

Elite Gerindra Sebut Polri Sudah "On the Track" Tangani Kasus Firli Bahuri

Wakil Ketua Komisi III DPR RI mengatakan bahwa Polri sudah "on the track" dalam menangani kasus yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024