VIVAnews - Penasehat KPK Abdullah Hehamahua mengatakan model perekrutan pegawai pemerintahan saat ini adalah model yang salah. Pemerintah diminta mengubah pola perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) dengan model baru seperti diterapkan KPK.
Abdullah mengatakan dengan model perekrutan sekarang sangat memberi peluang tingkat korupsi masih terjaga. "Masuknya saja salah, gimana mau bener kerjanya," ujarnya kepada VIVAnews di Kantor Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa 31 Maret 2009.
Ia mengatakan bahwa korupsi itu banyak jenis. Jenis-jenisnya berupa korupsi material yaitu berupa uang, korupsi politik berupa penyelewengan dan manipulasi berbagai macam hal seperti komersialisasi jabatan, keputusan, dan korupsi intelektual berupa penyelewengan informasi pengetahuan atau informasi.
Akibat korupsi ini, pembenahan indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, jika ingin memulai perbaikan, maka ini dimulai dari pembenahan SDM.
"Jadi kami harapkan, perekrutan pegawai itu meniru KPK," katanya. KPK dalam merekrut pegawai dikatakan melihat 'ke dalam' dari seorang pegawai. "Intinya bagaimana IQ, EQ, SQ dan PQ seorang calon pegawai," katanya. Baru tes terakhir adalah test kesehatan dari seorang calon.
Untuk masalah kerja, lanjutnya, model reward dan punishment juga harus diterapkan. "Jangan gaji sudah dinaikkan, tapi kerja masih main catur," katanya.
Selain itu perbaikan IT juga disebut menjadi faktor pendukung. "Daftar pemilih tetap (DPT) itu bermasalah, karena tidak ada database," katanya. Selain itu, Abdullah berpendapat penyelesaian kasus di MA lamban karena teknologi informasi tidak digunakan. "DPT berantakan dan kasus di MA lamban, karena IT-nya masih manual," ujarnya.
Batalkan Aksi Relawan Turun ke Jalan Jelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Prabowo Tuai Pujian
Menurut Sekjen AMMI Arip Nurahman, langkah dilakukan Prabowo ini, agar menjaga situasi tetap kondusif serta menghindari terjadinya perpecahan diantara sesama anak bangsa.
