Pemilihan Umum 2009

Ketika Kampanye Menjadi Pekerjaan Sampingan

VIVAnews – Pemilu bukan saja menjaga demokrasi, tapi juga menyehatkan perekonomian. Peserta Pemilu membelanjakan uang untuk membuat atribut. Rakyat pun kenyang dengan kampanye yang menawarkan makan gratis dan uang transportasi.

Bagi Pujiasih, warga Denpasar, kampanye menjadi pekerjaan sampingan yang menggiurkan baginya. Namun satu waktu, Pujiasih kena apes, uang Rp 50.000 yang dijanjikan seseorang untuknya jika hadir dalam kampanye tak jelas kabarnya.

Ceritanya dimulai saat Pujiasih diberitahu akan mendapatkan Rp 50.000 jika ikut dalam kampanye rapat umum Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia di Lapangan Pemecutan Kaja, Ubung, Selasa 31 Maret 2009 ini. Jika Ibu satu anak ini membawa teman berkampanye, maka akan ada bonus tambahan Rp 5.000.

Pujiasih pun tertarik. Anaknya yang semata wayang ditinggalkan di rumah tanpa bekal makanan. “Saya bela-belain datang sampai anak saya hanya makan mie,” ujar Pujiasih.

Pujiasih akhirnya ikut rombongan yang dikoordinasikan Puji Wardana, anak buah Cok Istri yang biasa mengerahkan massa. Tak terpikir di benak Pujiasih bahwa mungkin saja akan ditipu lagi seperti yang dialaminya saat kampanye sebuah partai besar: dijanjikan dibayar namun tak dibayar.

Namun tiba di lokasi kampanye di Renon, PPPI merasa tak bertanggung jawab atas iming-iming Wardana. PPPI yang kata Wardana berjanji memberi Rp 100.000 perkepala hanya sanggup memberikan uang Rp 100.000 untuk 100 orang saja. Sisanya diberi kaos dan poster PPPI.

Wardana yang sadar akan diminta pertanggungjawabannya oleh massa yang digerakkanya langsung saja berniat kabur. “Kalau begini, saya rugi baik material maupun moral,” ujar Wardana. Wardana yang merasa ketakutan akan dianiaya atau dibunuh berniat meminta perlindungan ke badan hukum.

Sementara ratusan massa yang berasal dari Denpasar dan Badung hanya bisa bengong. Mereka hanya bisa meluapkan rasa kesal dengan membakar poster dan kaos Rizal Ramli, calon presiden dari PPPI.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PPPI, Putu Sudiartana, yang ditemui di sela-sela kampanye tidak bertanggungjawab atas kejadian tersebut. “Massa itu bukan dari simpatisan PPPI,” ujarnya.

Kata dia, seorang simpatisan PPPI harus dilengkapi dengan atribut parpol dan surat keputusan resmi dari partai. PPPI juga berencana melaporkan ke pihak yang berwajib pihak-pihak yang mengatasnamakan PPPI untuk menarik massa.

Laporan Wima Saraswati | Bali

Suku Bunga BI Naik Diproyeksi Topang Penguatan IHSG, Cek Saham-saham Berpotensi Cuan
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsy saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, 8 Mei 2023.

PKS Komitmen Bangun Indonesia bersama NasDem dan PKB hingga Sakaratul Maut

PKS berkomitmen membangun Indonesia bersama Partai NasDem dan PKB sampai sakaratul maut; tak ada kamus perpisahan untuk kepentingan bangsa.

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024