VIVAnews - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan agar Jhonny Allen Marbun memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Perintah ini pun disambut baik komisi antikorupsi.
"Silakan saja kalau mau datang, akan kita layani," kata Wakil Ketua Bidang Penindakan KPK, Bibit Samad Rianto, saat dihubungi VIVAnews, Selasa 31 Maret 2009.
Sedianya, Jhonny Allen diperiksa kemarin dalam kapasitas sebagai saksi dari Abdul Hadi Djamal, tersangka kasus suap proyek dermaga di Indonesia timur. Namun, Wakil Ketua Panitia Anggaran itu tidak datang dengan alasan kampanye.
Jhonny pun meminta agar pemeriksaan ditunda hingga pemilu selesai. KPK pun mengagendakan memeriksa Jhonny Allen pada 14 April.
Menurut Bibit, kedatangan Jhonny Allen sebelum pemanggilan kedua ini justru akan mempermudah KPK dalam proses penyidikan. "Apa yang dilakukan Demokrat dan Pak SBY itu membantu kami," ujarnya.
Dalam kasus dugaan suap itu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan tiga tersangka, yaitu anggota DPR Abdul Hadi Djamal, pegawai Departemen Perhubungan Darmawati Dareho, dan pengusaha Hontjo Kurniawan.
Dalam pemeriksaan para tersangka, 2 Maret lalu, penyidik menyita barang bukti berupa uang yang diduga adalah suap sebesar Rp 54,5 juta dan US$90 ribu.
Sebelumnya, Hadi Djamal menyatakan bahwa sebelum penerimaan uang itu, dia sudah pernah menerima Rp 1 miliar pada Februari 2009. Uang itu kemudian diteruskan kepada Jhonny Allen.
KPU Tetapkan Dua Caleg PDIP dari Dapil Jakarta 10 Melenggang ke DPRD DKI
Dalam kontestasi Pemilu Legislatif 2024, ada tujuh orang calon anggota legislatif petahana berhasil mempertahankan kursinya di DPRD Provinsi Jakarta dari daerah pemilihan
