Franky Sahilatua Bernyanyi untuk Sri Sultan

VIVAnews - Juru Kampanye Nasional Partai Republika Nusantara (RepublikaN), Franky Sahilatua mengajak masyarakat Sulsel memilih pemimpin Baru. Hal itu dinyanyikan Franky dihadapan sekitar 25 ribu kader RepublikaN, saat kampanye terbuka di Lapangan Mattoanging Andi Mattalatta, Makassar, Sabtu, 4 April 2009.

Terpopuler: Manfaat Belimbing Wuluh sampai Tanggapan Buya Yahya Soal Kasus Inses

Saat menyanyi, Franky didampingi anak sulung Sri Sultan Hamengkubuwono X, Kanjeng Ratu Pembayun, Garin Nugroho, Ebiet G Ade dan Ketua DPD Partai RepublikaN Sulsel, Andi Rudiyanto Asapa.

Mereka bersama-sama sekitar 25 ribu simpatisan partai RepublikaN menyanyikan lagu yang berjudul Aku Mau Presiden Baru itu. Lagu itu diciptakan sendiri oleh Franky untuk RepublikaN. Berikut cuplikan lagunya.

Suami Sandra Dewi Tersandung Korupsi Timah, Aiman Senang Kasusnya Disetop 

Aku mau presiden baru bela rakyat
Yang punya ketegasan jadi pemimpin
Rakyat semakin susah
Rakyat hilang harapan
Karena salah pilih pemilu kemarin
Aku mau presiden baru bela rakyat
Yang bodoh berjanji pandai bekerja
Rakyat semakin susah
Rakyat hilang harapan
Jangan tebar pesona
Rakyat tak butuh

Lagu tersebut merupakan satu dari enam lagu yang dinyanyikan oleh Franky S dalam kampanye nasional di Makassar. Setelah usai menyanyikan lagu itu, Franky menyebut nama Iwan Fals dihadapan peserta kampanye.
“Lewat saya, saya ingin menyampaikan salam perubahan dari Iwan Fals kepada kalian semua kader RepublikaN,” teriak Franky yang diikuti teriakan yel-yel hidup RepublikaN.

Prediksi Serie A: Lazio vs Juventus

Sementara itu, Partai RepublikaN akan memperkarakan KPU sebagai penyelenggara negara. Ketua DPD Partai RepublikaN Sulsel Andi Rudiyanto Asapa tengah menyiapkan draft gugatan ke Mahkamah Internasional, utamanya menyangkut persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dikatakannya, jika KPU tidak menyelesaikan persoalan DPT ini, Ia akan meminta restu ke DPP RepublikaN, untuk menggugat pemerintah dan KPU ke Mahkamah Internasional.

"Saya ingatkan kepada KPU, kalau masih ada yang tidak terdata saya akan bawa ke Mahkamah Internasional sebagai pelanggaran hak azasi manusia (HAM) terbesar yang dilakukan oleh KPU dan pemerintah," kata Rudianto kepada wartawan, usai kampanye di Lapangan Mattoanging.

Ia menyebutkan, kader dan simpatisan RepublikaN banyak menemukan indikasi yang menyebutkan, bahwa banyak masyarakat di daerah pelosok yang tidak terdaftar di DPT.

“Ini adalah pengkhianatan terhadap masyarakat yang berhak memilih tapi disepelekan,” tandasnya.

Laporan: Rahmat Zeena/Makassar

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya