VIVAnews - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengajukan uji formil Undang-undang Mahkamah Agung. Undang-undang itu baru disahkan pada Januari 2009.
"Kami akan ajukan siang ini ke Mahkamah Konstitusi," kata Febridiansyah dari Indonesia Corruption Watch saat dihubungi VIVAnews, Rabu 8 April 2009. Pemohon berasal dari ICW, PUKAT UGM, dan LBH Jakarta.
"UU yang lahir dari pelanggaran-pelanggaran konstitusi ini harus dibatalkan," jelasnya.
Pengajuan uji formil karena dalam penyusunan UU tersebut sangat cacat hukum. Cacat itu antara lain, saat pengesahan, hanya 90-96 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna. Padahal, syarat minimal pengesahan sebuah undang-undang adalah 50 persen plus satu.
Pengesahan UU Mahkamah Agung ini tanpa mekanisme voting. UU Mahkamah Agung ini juga disahkan meski ada fraksi yang tidak setuju, yakni PDI Perjuangan.
Gus Muhdlor Ditahan KPK, Subandi Ditunjuk Jadi Plt Bupati Sidoarjo
Pj Gubernur Jatim menyiapkan surat tugas Plt Bupati Sidoarjo.
