VIVAnews - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai harga saham PT Ancora Indonesia Resources Tbk bergerak di luar kebiasaan (unusual market activity). Saham berkode perdagangan OKAS itu mengalami peningkatan harga dan aktivitas transaksi dibanding periode sebelumnya.
"Informasi terakhir yang dipublikasikan bursa adalah pada 31 Maret 2009 tentang penyampaian laporan keuangan tahunan 2008," kata Direktur Utama BEI, Erry Firmansyah, dalam penjelasan tertulis bursa di Jakarta, Rabu 8 April 2009.
Selama periode 2-7 April 2009, harga saham Ancora Indonesia menguat Rp 145 (87,8 persen) dari level Rp 165 menjadi Rp 310 per unit.
Erry menjelaskan, seiring adanya peningkatan aktivitas transaksi yang tidak wajar itu, otoritas bursa sedang mencermati perkembangan harga dan aktivitas saham Ancora Indonesia.
Untuk itu, BEI meminta investor memperhatikan jawaban Ancora atas permintaan konfirmasi bursa. Selain itu, otoritas bursa mengimbau investor untuk mencermati kinerja perseroan dan keterbukaan informasinya.
Bursa juga meminta investor untuk mengkaji kembali rencana aksi korporasi Ancora, bila belum mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS). Otoritas juga berharap agar investor mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan investasi.
Ancora Indonesia sebelumnya bernama PT TD Resources Tbk. Nama perseroan berubah setelah Ancora Resources resmi menjadi pemegang saham pengendali TD Resources setelah menguasai 85,24 persen saham melalui penawaran umum terbatas I (rights issue).
Sebelumnya, Ancora Resources hanya memiliki 18,84 persen saham TD Resources.
Sementara itu, TD Resources dulu bernama PT Okansa Persada. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha perdagangan umum dan jasa. Namun, dalam perkembangannya, perseroan juga menggeluti bidang usaha pertambangan batu bara, emas, nikel, tembaga, dan timah.
Airlangga Respons Gugatan PDIP di PTUN: Keputusan MK Sudah Final
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto buka suara soal langkah PDI Perjuangan (PDIP) yang melanjutkan gugatannya terhadap KPU RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
