VIVAnews - Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemindahan sembilan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena pada hakim itu mendapatkan promosi. Bukan karena kinerja mereka buruk.
"Itu adalah promosi," kata Ketua Mahkamah Agung, Harifin A Tumpa, di Gedung MA, Jakarta, Rabu 8 April 2009.
Berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung bernomor 041/KMA/SK/III/2009, MA mengangkat sembilan hakim yang akan menangani perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mereka adalah Panunsunan Harahap, Nani Indrawati, Reno Listowo, Jupriadi, Subahran, Cok Suamba, Sarifudin Umar, Herdi Agustin, dan FX Jiwo Santoso.
Sembilan hakim baru itu menggantikan Moefri, Edward Pattinasarani, Sutiyono, Masrurdin Chaniago, Teguh Haryanto, Martini Mardja, dan Mansurdin Chaniago.
Menurut Harifin, promosi itu dilakukan karena sembilan hakim yang keluar dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu sudah waktunya untuk mendapatkan promosi. "Sebab kalau tidak begitu, dia akan ketinggalan dengan teman-teman yang lain," ujarnya.
Mengenai masuknya hakim Sarifudin Umar yang terakhir membebaskan 28 anggota DPRD Luwu, Harifin menyatakan bahwa persidangan kasus korupsi APBD Luwu terjadi setelah Sarifudin menerima sertifikat hakim antikorupsi. Menurut Harifin, Sarifudin pasti memiliki alasan kenapa membebaskan terdakwa tersebut.
"Jangan salah mengerti jika ada hakim yang membebaskan, kita harus lihat secara proporsional. Yang jadi maslah kalau dia membebaskan dengan menerima sesuatu, karena membebaskan orang yang bersalah sama saja menghukum orang yang bersalah," ujarnya.
Harifin pun berani menjamin bahwa Sarifudin akan menjalankan tugasnya dengan baik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. "Mungkin di Tipikor dia bisa membuktikan itu benar-benar korupsi tapi di pengadilan lain tidak bisa membuktikan," jelasnya.
Rapikan Kabel Fiber Optik Semrawut di Tangsel, Ini 5 Titik yang jadi Sorotan Pemkot
Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan turun tangan langsung dalam melakukan imbauan dan penindakan semrawutnya kabel fiber optik.
