VIVAnews - Sebanyak 1.991 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Makassar tidak mendapat pemantuan langsung dari Panitia Pengawas Pemilu Kota Makassar. TPS yang hampir dua ribu tersebut tidak tercover lantaran Panwas Makassar tidak menempatkan satupun pemantau di TPS-TPS tersebut.
"Penyebab utamanya karena Panwas Makassar kesulitan anggaran, sehingga tak satu pun pemantau yang akan dihadirkan di TPS tersebut," kata Ketua Panwas Makassar, Abdul Haeba Ramli kepada VIVAnews, Kamis 9 April 2009.
Haeba mengaku, tidak tercovernya seluruh TPS di Makassar karena keterbatasan anggaran Panwas dalam melakukan perekrutan relawan. Panwas hanya menggunakan bantuan dari pemerintah setempat, mengingat alokasi tersebut tidak dianggarkan dalam APBN.
"Kami hanya bisa merekrut sebanyak 256 relawan, sementara TPS di Makassar, terdapat 2.256 TPS yang tersebar di 14 Kecamatan,” tandasnya saat ditemui di kantornya, Jl AP Pettarani.
Dikatakannya, TPS-TPS tersebut termasuk dikategorikan dalam status rawan. Sebab, TPS tersebut sama sekali tidak bisa tepantau secara langsung oleh Panwas. "Kita bisa saja datang sekal-sekali, tapi Panwas tidak memiliki hak untuk mencampuri TPS tersebut jika ada pelanggaran," ujar Haeba.
Ditambahkan Haebah, kecurangan itu bukan hanya terjadi saat pencontrengan tapi juga mulai saat penghitungan suara di TPS hingga kotak suara di antar ke hingga ke KPU.
Pelaksanaan pemilu legislatif di Makassar akan dimulai 07.00 dan TPS akan ditutup paling lambat pukul 13,00.
Laporan: Rahmat Zeena | Makassar
Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto Singgung Lahan 3 Ribu Hektare di Musrembang
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menyingung terkait dengan lahan di Sungai Penuh yang bisa dimanfaatkan menjadi lumbung ketahanan pangan.
