VIVAnews - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menerima 255 laporan pelanggaran dari 25 panitia pengawas pemilihan umum. Jumlah terbanyak datang dari Jawa Tengah dengan 55 laporan.
"Terbanyak kedua adalah Kalimantan Tengah dengan 28 laporan pelanggaran," kata Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu, Wirdianingsih, Jumat 10 April 2009. Disusul kemudian oleh Lampung (25 laporan), Riau (24 laporan), dan Sulawesi Tenggara (19 laporan).
Selain itu, kata Wirdianingsih, hingga pukul 18.00 WIB, petugas menerima laporan tindak kekerasan pada orang yang akan memilih. "Ada empat kasus," kata dia.
Berikut sejumlah indikasi pelanggaran yang diterima Bawaslu: pelanggaran politik uang (9 kasus), surat suara tertukar antara dapil (79 kasus), jenis dan ukuran surat suara tidak sesuai dengan standar KPU (31 kasus), logsistik kurang (29 kasus), dan pemberian suara di lakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa billik suara (5 kasus).
Begal di Depok Nekat Beraksi Siang Bolong demi Beli Sabu
Begal itu menyasar pelajar dan perempuan.
