VIVAnews - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menilai sejumlah pelanggaran yang terjadi saat pemilihan umum (Pemilu) legislatif 2009, berpeluang dilanjutkan ke proses hukum.
Menurut Wiranto, hasil pemilu legislatif yang diduga banyak terjadi pelanggaran seperti masyarakat yang mempunyai hak pilih tapi tidak mendapatkan hak pilih, sedangkan orang mati dan anak-anak malah tercatat memilih perlu disikapi dengan tegas.
"Sebab, penyebarannya cukup luas jadi perlu disikapi," ujarnya saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati Jl Teuku Umar, Jakarta, akhir pekan lalu.
Sikap tegas itu, kata dia, tentunya harus mengarah pada proses hukum, di mana harus ada penjelasan ke masyarakat yang memilih calon, sehingga jangan sampai sistem Pemilu ini tidak akurat dan rakyat boleh tahu itu.
"Nanti, penyikapan dikomunikasikan dengan partai lain, misalnya yang tergabung dalam poros penegak kebenaran yang sembilan partai itu," tuturnya.
Wiranto menambahkan, kerja sama tersebut yaitu sama-sama menyamakan sikap bersama parpol lain terhadap hasil Pemilu, sehingga terjadi semangat keberasamaan dan bukan sendiri-sendiri.
Namun, dia mengaku, tentunya sikap tegas yang akan mengarah pada proses hukum itu perlu investigasi yang lebih pasti. "Ya, intinya kita jangan terjebak puas atau tidak puas, kita ingin melindungi demokrasi itu sendiri. Kita menghendaki perubahan, jadi itu ingin dibuka transparan," ujar Wiranto.
Polisi Ditemukan Tewas di Mampang Jaksel dengan Luka Tembak di Kepala
Seorang anggota polisi ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024
