VIVAnews - Kalangan ekonom menilai koalisi partai akan menentukan apakah kebijakan yang akan diambil pemerintah bakal berjalan mulus di DPR. Itupun dengan asumsi apakah Susilo Bambang Yudhoyono bakal terpilih kembali sebagai Presiden 2009 - 2014.
"Kalau hanya dengan 20 persen, Demokrat bisa apa sih?" ujar ekonom UI, M Ikhsan kepada VIVAnews di Jakarta, Senin, 13 April 2009.
Dia menilai perolehan suara 20 persen masih belum cukup bagi Demokrat untuk memuluskan kebijakan pemerintah di DPR, jika SBY kembali memenangkan pemilu presiden. Demokrat harus menjalin koalisi dengan partai lain agar meraih lebih dari 50 persen, bahkan melebihi 60 persen.
Dengan suara 20 persen, posisi tawar Demokrat akan lebih baik. Demokrat juga mempunyai peluang besar untuk menarik partai yang lain agar mau bergabung sehingga membangun koalisi lebih besar.
Ini jauh berbeda dengan hasil pemilu 2004. Saat itu, suara Demokrat jauh lebih kecil lagi cuma 7,4 persen. Itu tidak jauh berbeda dengan suara PKS yang juga cuma 7 persenan.
"Jadi, bagaimana bisa menghadapi Golkar yang punya suara mayoritas hingga 21 persen di DPR," kata dia.
Karena itu, tak mengherankan jika sepanjang 2004 - 2009, pengambilan kebijakan ekonomi di DPR sering terganjal lawan politik. Misalnya, soal kebijakan kenaikan harga BBM, tambahan defisit anggaran, stimulus fiskal hingga soal bantuan langsung tunai.
Presiden Jokowi Terima Kunjungan Menlu Cina Wang Yi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, di Istana Negara.
