VIVAnews - Laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Badan Pengawas Pemilu terus menumpuk. Hingga Senin 13 April 2009, angkanya sudah mencapai 963 kasus. Pengawas pemilu mengelompokkan pelanggaran ini sesuai tingkatan. Sebaran kasus menyeluruh di 33 provinsi.
"Sesuai (pengelompokan) lokus delicti wilayah kejadian," kata Anggota Bawaslu Wahidah Suaib di Kantor Bawaslu, Jalan Thamrin, Jakarta, Senin, 13 April 2009.
Kasus itu didominasi pelanggaran administrasi, yakni 619 kasus, pidana 138, dan pelanggaran lain 206 kasus. "Pelanggaran administrasi paling banyak ditemukan kasus surat tertukar antar daerah pemilihan, 238 kasus," kata Wahidah.
Kasus lain, logistik pemilu tidak cukup (183 kasus), kotak suara sudah dalam kondisi terbuka sebelum upacara pemungutan suara (12 kasus), pemilih tidak terdaftar di DPT tetapi dapat memberi suara (22 kasus) dan penghitungan suara tidak selesai pada tanggal dan hari yang sama (49 kasus).
Pelanggaran pidana didominasi kasus politik uang (33 kasus). Pemilih memberi suara lebih dari satu kali (14 kasus), sengaja mengaku diri sebagai orang lain (18 kasus), KPPS tidak menjaga, mengamankan kotak suara, dan intimidasi kepada pemilih (17 kasus). Pelanggaran lain, konflik kekerasan (8 kasus) dan terdaftar di DPS tetapi tidak terdaftar di DPT (196 kasus).
Mulai Hari Ini, Prabowo Subianto Bakal Dikawal Paspampres
Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.
