VIVAnews -- Tim TI KPU menunjuk lemahnya quality control kertas formulir C1 TI sebagai biang kerok lambannya penghitungan suara yang masuk ke tabulasi nasional pemilu.
"Banyak sekali permasalahan muncul karena buruknya kualitas kertas, sehingga menyebabkan kertas tidak bisa dipindai oleh scanner," ujar Gembong Wibawanto, Wakil Ketua Tim TI KPU di Pusat Tabulasi Nasional Hotel Borobudur Jakarta, Senin 13 April 2009.
Menurut Gembong, KPU pusat telah menyarankan penggunaan kualitas kertas formulir C1 IT yang tebal minimalnya 70 gr. Namun, pengadaan diadakan oleh KPUD masing-masing.
Gembong menengarai, banyak KPUD yang menggunakan kualitas yang berbeda dari yang sudah ditetapkan. Karenanya scanner tidak bisa memindai hasil rekap yang tertera di kertas form C1 IT tersebut, dan membutuhkan proses koreksi yang sangat panjang untuk memasukkan data ke tabulasi secara manual.
Ia mencontohkan, banyaknya form C1 IT di daerah Jakarta dan Bogor yang tak bisa dipindai akibat buruknya kualitas kertas form tersebut. Menurut perkiraan salah satu staf vendor scanner, jumlah form C1 IT yang tak berhasil dipindai mencapai ribuan kertas.
Selain itu menurut Gembong, keterlambatan KPU disebabkan karena data yang ditampilkan pada situs web KPU diubah terlebih dahulu menjadi merupakan file statik, karena file-file web yang dinamis beresiko membuka jaringan internal KPU.
"Bila jaringan VPN IP terbuka ke internet, kemungkinan besar jaringan KPU dapat dihack. Itu konsekuensinya update jadi terlihat lambat," ujar Gembong.
Sementara Agung Harsoyo dari tim integrasi KPU mengatakan bahwa kendati KPU memiliki server database yang berkapasitas besar, namun bila halaman KPU dikunjungi oleh puluhan ribu pengunjung, server tetap akan 'kelelahan'.
"Bayangkan, tiap klik harus mendorong server untuk meng-generate puluhan halaman html dalam satu waktu," ujar Agung.
Hingga kini, setidaknya tabulasi nasional telah menampung hasil rekap yang berasal dari 51 ribu TPS atau hampir 10 persen dari total TPS di seluruh Indonesia yang berjumlah 519 ribu. Hingga Senin petang, sudah ada sekitar 4.421.240 suara yang masuk.
Bertemu Majelis Masyayikh, Menag Bahas Rekognisi Santri dan Ma’had Aly
Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan system penjaminan mutu pendidikan pesantren.
