VIVAnews -- PT LAPI Divusi sebagai perusahaan pemenang tender pemeliharaan data center, sebenarnya telah menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk membeli server baru ketimbang menggunakan server lama milik KPU.
Hal itu dikatakan oleh Iwan Ahmadi Lubis, Business Operation Manager PT LAPI Divusi. Sebab, komponen-komponen server lawas bekas pemilu 2004 lalu memang sudah langka. Oleh karenanya sejak awal Iwan sudah menduga biaya yang diperlukan juga akan membesar.
"Kami sudah menyarankan kepada KPU untuk mempertimbangkan membeli server baru. Namun KPU mungkin memiliki berbagai pertimbangan lain," ujar Iwan Ahmadi kepada VIVAnews, Selasa 14 April 2009.
Akhirnya KPU tetap memutuskan untuk memanfaatkan server lama dan melakukan upgrade untuk dipakai lagi pada pemilu 2009. "Kami hanya melaksanakan tugas karena dalam hal ini kami cuma pekerja."
Sesuai dengan keputusan KPU, LAPI Divusi melakukan upgrade terhadap 23 buah server HP Proliant dan 4 buah server Itanium, yang meliputi penggantian komponen-komponen yang rusak, melakukan rekonfigurasi ulang server, serta menyediakan support pemeliharaan selama 7 bulan.
Karena komponen yang langka dan tenggat yang mepet, kata Iwan, perusahaannya harus membeli sebagian komponen-komponen yang rusak di Singapura, karena sudah tak tersedia lagi di Indonesia. "Oleh karenanya biayanya juga ikut melonjak."
Lapi Divusi sendiri memenangkan tender pemeliharaan data center dengan jumlah penawaran dengan harga penawaran tender sebesar Rp 1,84 miliar. Menurut Iwan, sebenarnya, dengan bujet sebesar itu, KPU bisa melakukan pengadaan server baru.
Namun demikian, Iwan membantah kabar yang mengatakan bahwa sistem tabulasi bermasalah akibat server yang ngadat. "Kami berani mengatakan bahwa server kami dapat berjalan dengan baik. Kami telah melaksanakan kewajiban kami dengan benar."
Menurut dia sistem tabulasi pemilu bisa berjalan dengan baik bila empat elemen yang membangunnya berjalan dengan lancar. Empat elemen itu adalah server, aplikasi, jaringan, serta sekuriti.
Iwan menjamin bahwa server-server yang menjadi tanggung jawab perusahaannya, bisa berjalan dengan baik. Lebih jauh, ia mengatakan, kemungkinan masalah berada di elemen-elemen lainnya. Namun, Iwan tidak bersedia menyebutkan pada elemen mana kesalahan terjadi.
KPK Sebut Prabowo Subianto Tak Perlu Setor Nama-Nama Calon Menterinya
Presiden terpilih Prabowo Subianto, dikatakan tidak perlu menyetor nama-nama calon menteri, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi nama-nama itu distabilo tertentu.
