KPU Siap Tanggung Jawab, Tapi Tak Mau Mundur
VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum menyatakan siap bertanggung jawab atas tudingan penyelenggaraan Pemilu yang amburadul. KPU juga siap menjalani proses hukum apabila ada yang melakukannya.
"Secara kelembagaan, kami bertanggung jawab itu pasti," kata komisioner I Gusti Putu Artha, saat diwawancara tvOne dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi, Rabu 15 April 2009.
Namun Komisi meminta masyarakat dan peserta Pemilu memahami proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap yang paling banyak menerima keluhan. DPT harus dilihat dalam sebuah kerangka utuh, mulai dari data awal sampai pada penyusunan. Partai-partai juga dilibatkan namun tak pernah maksimal mengawasi proses penyusunan. "Pemerintah juga, mohon maaf, terlambat dalam mengucurkan dana pemutakhirannya," kata Putu Artha.
"Ada persoalan sistem di situ yang harus diperbaiki," kata Putu Artha. "Jadi silakan saja dilakukan proses hukum, agar nanti bisa terlihat di titik mana persoalannya," katanya.
Ketua Partai Hati Nurani Rakyat, Fuad Bawazier, yang hadir dalam acara bincang-bincang itu jelas tak menerima begitu saja penjelasan Putu Artha. Mantan Menteri Keuangan itu meminta KPU secara jujur dan terbuka mengakui pelaksanaan Pemilu 2009 lebih buruk daripada Pemilu 2004.
"KPU harus membandingkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2009 ini dengan DPT Pilkada, jadi akan kelihatan di mana kesalahannya," kata Fuad. "Jadi memang sudah semestinya KPU bertanggung jawab."
Sementara pengamat politik Hermawan Sulistio melihat ada dua persoalan utama dari Pemilu kali ini. Pertama, soal DPT yang amburadul. Kedua, masalah sistem informasi Pemilu yang lebih buruk dibanding 2004.
"Dalam lima tahun ini banyak sekali terjadi perubahan teknologi, namun kenyataannya sistem teknologi informasi 2009 ini jauh lebih buruk. Perlu dicatat juga, dalam tabulasi nasional di Hotel Borobudur, hanya suara untuk DPR saja yang dicatat, sementara untuk DPD tidak ada," katanya.
"Kalau saya yang menjadi KPU, saya sudah mundur," kata Hermawan dengan pedas.
Putu Artha menanggapi pernyataan itu dengan tenang. "Kami menghargai pendapat masyarakat, namun kami akan terus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami," katanya.
Usai Nasdem, Presiden PKS Ahmad Syaikhu Sambangi Cak Imin di Markas PKB
Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tiba di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Kamis 25 April 2024 malam
