VIVAnews - Pemerintah Korea Utara (Korut) meminta pengawas nuklir dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) segera meninggalkan negaranya. Korut juga meminta semua perlengkapan pengawasan milik Kantor Energi Atom Internasional (IAEA) di lokasi pengembangan tenaga nuklir di Yongbyon segera dicabut.
Pemerintah Korut juga bertekad melanjutkan program nuklir sebagai reaksi atas kecaman Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) terhadap peluncuran roket Taepodong-2 awal April lalu. Senin kemarin (13/4), 15 negara anggota DK PBB menetapkan akan memperketat sanksi atas peluncuran roket tersebut.
"Korut memutuskan untuk kembali mengoperasikan semua fasilitas nuklir mereka," demikian disampaikan PBB melalui pernyataan resminya.
Juru bicara Gedung Putih Robert Gibbs mengritik keputusan Korut ini. Gibbs menyatakan komunitas internasional tidak akan menerima Korut sampai negara itu menghentikan pengembangan senjata nuklir mereka. "Korut harus menghentikan ancaman provokatif mereka," ujar Gibbs.
Selain Amerika Serikat (AS), Rusia juga menyayangkan langkah Korut dan menyarankan agar negara jirannya itu kembali mengikuti forum pembicaraan enam negara yang telah berlangsung sejak 2003. Rusia juga meminta Korut menghentikan program nuklir mereka untuk mendapatkan bantuan internasional.
Departemen Luar Negeri Inggris menyatakan keputusan Korut mengusir PBB dan IAEA tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Sementara China, sekutu terbesar Korut sekaligus tuan rumah forum enam negara meminta semua pihak menenangkan diri. (AP)
Resmi Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tak Akan Mundur dari Jabatan Menhan
Setelah ditetapkan sebagai presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo dipastikan tidak akan mundur dari jabatannya saat ini selaku Menteri Pertahanan RI.
