VIVAnews - Pengadilan Kriminal Thailand, Selasa 14 April 2009, mengeluarkan surat penangkapan bagi mantan perdana menteri (PM) yang berada di pengasingan, Thaksin Shinawatra. Selain Thaksin, polisi juga mengeluarkan surat penangkapan untuk tiga belas orang pendukung Thaksin yang terlibat huru-hara di ibukota Bangkok Senin lalu.
Surat tersebut keluar Selasa malam setelah siangnya beberapa pemimpin kelompok anti pemerintah memerintahkan massa berkaos merah untuk meninggalkan kantor perdana menteri.
Surat penangkapan itu mengatakan bahwa Thaksin diduga menghasut kericuhan sehingga Perdana Menteri (PM) Abhisit Vejjajiva harus membatalkan KTT ASEAN+3 di Pattaya akhir pekan lalu, dan menyatakan keadaan darurat.
"Thaksin dan sekutunya didakwa pengadilan karena secara ilegal mengumpulkan lebih dari lima orang, menimbulkan kekerasan, dan mengancam perdamaian. Mereka bisa dipenjara selama lima tahun," seperti tertulis dalam surat penangkapan tersebut, seperti dikutip harian The Nation, Rabu 15 April 2009.
Dalam surat tersebut juga dikatakan bahwa Thaksin dituduh menghasut orang untuk melawan hukum dan menyebabkan kerusuhan. Hukuman yang bisa dijatuhkan adalah tujuh tahun penjara. Kemarin, polisi juga mengeluarkan surat penangkapan untuk lima orang yang diduga menimbulkan kekacauan di Pattaya yang seharusnya menjadi tempat berlangsungnya KTT ASEAN+3 akhir pekan lalu.
Para pemimpin kelompok anti pemerintah, Veera Musigapong, Weng Tochirakarn dan Natthawut Saikua kemarin menyerahkan diri ketika pasukan keamanan bergerak menuju tempat massa berkumpul. Dua pemimpin kunci lain, Jakrapob Penkair dan Jatuporn Promphan tidak terlihat di lokasi.
Sementara itu, PM Abhisit kemarin menyatakan bahwa keadaan darurat tetap berlaku meski pemerintah telah berhasil membuat para demonstran anti pemerintah mengakhiri aksi mereka dengan damai.
"Situasi telah dikendalikan dan hampir kembali normal. Namun tingkat kondisi darurat belum tercapai. Pemerintah tidak akan bersikap gegabah, dan kami akan memonitor situasi dari dekat," kata Abhisit dalam pidato yang disiarkan televisi nasional.
Abhisit mengatakan, petugas militer, kepolisian, dan petugas negara akan tetap waspada akan kemungkinan terjadinya serangan. Dia juga menetapkan bahwa Kamis dan Sabtu adalah hari libur, sehingga libur untuk merayakan Songkran tahun ini bertambah hingga menjadi sepuluh hari.
Liburan panjang mulai pada Jumat pekan lalu setelah demonstran pendukung mantan PM Thaksin mengepung Victory Monument dan menyebabkan kekacauan lalu lintas di ibukota Bangkok. Waktu dua hari libur tambahan itu akan dimanfaatkan untuk merapikan kembali lokasi yang berantakan akibat huru-hara Senin lalu, termasuk lokasi di sekitar gedung pemerintah.
"Kalian tidak perlu menempatkan para demonstran di jalanan. Saya mengundang semua kelompok untuk berdiskusi, untuk menemukan solusi bagi negara ini agar bisa bergerak ke depan dan manfaatnya bagi masyarakat kita," kata PM lulusan Universitas Oxford tersebut. "Inilah saat kita memperbaiki negara kita. Kita harus mengatasi semua kesulitan," lanjut Abhisit.
KUH Jeddah Gelar Bimtek 644 Tenaga Pendukung PPIH Arab Saudi Layani Jemaah Haji
Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah adakan Bimbingan Teknis bagi 644 tenaga pendukung Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji.
