Politik itu selalu ditentukan oleh realitas terakhir. Partai-partai boleh bermanuver apapun untuk membangun koalisi menjelang pemilu, tetapi realitas perolehan suara Pemilu akan mengubah semua yang dirancang. Itulah maka Partai Demokrat tidak mau disibukkan merancang koalisi sebelum Pemilu,karena rancangan itu seperti di awang-awang.
Nanti saja setelah jelas realitas politik pasca pemilu. Alhamdulillah, rakyat menempatkan kepercayaan kepada Demokrat, yang menurut angka sementara berkisar 20 %,sementara Golkar dan PDIP diseputar 14 %. Begitu realitas nampak, peta politik langsung bergerak. Semua mendekat ke Demokrat, ada yang terus terang, ada yang malu-malu. Dalam politik, cerai dan rujuk itu bisa berlangsung sangat cepat, namanya juga politik, karena politik itu game dan seni.
Dendam dalam politik adalah sebuah kebodohan. Keberhasilan demokrasi tidak ditentukan oleh yang menang, tetapi oleh yang kalah. Jika yang kalah mengakui kekalahannya, maka demokrasi akan berjalan. Tetapi jika yang kalah tidak mau mengakui kekalahannya seperti ........(siapa ya ?) maka anarki yang akan terjadi,bukan demokrasi. Yang menangpun harus merangkul yang kalah, berterima kasih kepada sportrifitas mereka.
Belajar kepada koalisi remang-remang kabinet SBY-JK, maka koalisi ke depan harus berbeda. Koalisinya harus integral, kabinet, DPR dan DPRD, dan harus terbuka isinya supaya bisa dikontrol oleh masyarakat. Dari realitas politik pasca Pemilu 2009 ini,maka jika selain yang menolak koalisi dengan Demokrat (PDIP dan Gerindra) diajak berkoalisi,maka koalisi itu bisa menggapai angka70% lebih. Opsi-opsi lain,bisa menjadi 65 atau 60%, mudah2an jangan hanya 51%.
Soal Cawapres, pengalaman wapres JK yang menjadi Ketua Umum dari Partai yang berbeda dengan partainya Presiden ,mungkin perlu menjadi pertimbangan sangat serius. Presiden dan Wakil Presiden haruslah menyatu. Perbedaan partai membuat tidak bisa menghindar dari conflict interest, sehingga seperti ada dua matahari kembar.
Dampaknya,program pemerintah terganggu dan korbannya adalah bangsa. Mungkin cawapresnya bisa diambil dari tokoh independen non partai, seperti pola wagub DKI jaya, bukan dari partai tetapi didukung oleh semua partai pendukung..Jika ada boleh juga cawapresnya dari internal Partai Demokrat, itu lebih solid..
Argumen lucu-lucuan
Begitu hasil hitung cepat menempatkan Demokrat sebagai leader dan SBY hampir pasti menjadi capres lagi, berseliweranlah SMS yang mengusulkan nama cawapres pendamping SBY. Yang lucu argumennya bukan logika, tetapi arti dari nama yang diusulkan. Dari lebih dari 700 SMS yang masuk, ada lima cawapres yang diusulkan.
1. Jika bangsa Indonesia ingin mencapai kebesaran,maka SBY harus menggandeng Akbar (maksudnya Akbar Tanjung) karena Akbar artinya Besar.
2. Jika bangsa ini ingin mendapat petunjuk Allah SWT, maka syaratnya SBY harus menggandeng Hidayat (maksudnya Hidayat Nurwahid), karena hidayat artinya petunjuk.
3. Jika bangsa ini ingin memperoleh keutamaan, maka SBY harus menggandeng Fadel (maksudnya Fadel Muhammad) karena fadel artinya utama.
4. Jika bangsa ini ingin menggapai keagungan,maka SBY harus menggandeng Agung (maksudnya Agung Laksono).
5. Tetapi jika bangsa ini ingin memperoleh keberkahan dari Allah SWT maka SBY harus menggandeng Mubarok (maksudnya Achmad Mubarok) karena mubarok artinya berkah.
Masih sedang saya klassifikasi lagi SMS2 yang nampaknya lucu-lucu ini. Yah ketika zaman lagi sulit, boleh kan rekreasi spiritual melalui lucu-lucuan? Ada yang mengusulkan menggandeng Khafifah untuk mengimbangi Megawati,tapi kata SMS itu, sayang ya Khofifah itu artinya enteng, nggak jadi ah.
Lebih jauh lihat di Mubarok institute
KPU Sebut Tak Ada Lagi Lembaga Peradilan Bisa Batalkan Kemenangan Prabowo
KPU akan menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029.
