VIVAnews - IMOCA atau Indonesian Mobile and Online Content Providers Association akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung untuk membatalkan atau merevisi Permen Kominfo nomor 01/PER/M.Kominfo/01/2009 terkait pengenaan Biaya Hak Pakai (BHP) dan Universal Service Obligation (USO) kepada para penyedia konten.
“IMOCA beserta anggotanya merupakan penyedia konten, bukan penyelenggara jasa telekomunikasi. Seharusnya kami tidak dikenakan BHP frekuensi dan USO seperti yang dikenakan pada penyelenggara telekomunikasi atau operator telekomunikasi,” kata Tjandra Tedja Direktur Operasional IMOCA pada keterangan resmi IMOCA yang VIVAnews terima, 16 April 2009. “Seharusnya, regulasi terkait penyedia konten diatur oleh Dirjen Aplikasi dan Telematika (Aptel),” ucapnya.
Lebih lanjut, Tjandra juga menyesalkan hasil diskusi antara Ditjen Postel dan BRTI pada 28 Januari 2009 yang difasilitasi Kadin menyatakan bahwa penggunaan kode akses 4 digit yang selama ini dipakai oleh para penyedia konten adalah ilegal. Ketika itu BRTI menyatakan bahwa semua nomor diatur dan dikuasai oleh negara. Oleh karena diatur dan dikuasai oleh negara, maka pemakaiannya harus dikenakan BHP.
Dengan demikian, menurut Tjandra, pernyataan BRTI bahwa penyedia konten selama ini beroperasi secara ilegal adalah sebuah pencemaran nama baik/fitnah/perbuatan tidak menyenangkan yang bisa dituntut secara pidana maupun perdata.
“Bagaimana bisa sekitar 100-an penyedia konten yang sudah beroperasi hampir selama satu dekade bisa disebut sebagai perusahaan ilegal. Undang-undang apa saja yang dilanggar para penyedia konten sehingga dicap ilegal,” kata Tjandra. “Kalau memang ilegal, kenapa tidak ditutup saja. Ini koq malah justru mau dikenakan BHP,” ucapnya.
Terpopuler: Beda Sikap Ria Ricis-Teuku Ryan Perlakukan Orang Tua, Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia
Berikut deretan 4 rangkuman artikel terpopuler kanal Showbiz VIVA.co.id dalam Round Up sepanjang edisi Rabu 24 April 2024.
