VIVAnews - Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi, mengkritisi sejumlah parpol yang mengangkat kisruh daftar pemilih tetap setelah mendapati perolehannya suaranya minim.
"Terlepas dari fakta kisruh DPT, partai-partai politik melalui fraksi di DPR memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah," kata dia, Kamis 16 April 2009.
Mempermasalahkan kisruh DPT usai pemungutan suara sangat tak proporsional bagi parpol peserta pemilu. Sebab, Undang Undang Pemilu sudah mengatur hak dan kesempatan bagi parpol untuk terlibat sejak September 2008.
Ia berharap kisruh DPT tak berkembang sebagai wacana negatif berkepanjangan. Hal itu justru akan mengurangi legitimasi kepemimpinan baru. "Dugaan kecurangan sistematis yang dilakukan oleh pemerintah harus dibuktikan oleh partai politik di Mahkamah Konstitusi," ujarnya.
Hendardi mengatakan, para komisioner pemilihan umum juga tidak perlu mengundurkan diri di tengah proses yang sedang berlangsung. "Jika mundur, prahara lebih besar sangat mungkin terjadi," ujarnya.
Namun, para komisioner harus mundur setelah seluruh tahapan pemilihan presiden usai. "Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan intelektual," kata Hendardi.
Senin 13 April lalu, sebanyak 15 tokoh dari sejumlah parpol menandatangani kesepakatan bersama dalam Pertemuan Teuku Umar. Salah satu isi kesepatakan adalah menuntut pemerintah menuntaskan kisruh daftar pemilih tetap. Sekjen PDIP Pramono Anung menyebut ada 45 juta warga tak masuk DPT.
Kemenkominfo Mengadakan Chip In “Periksa Fakta Sederhana”
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI) mengadakan kegiatan chip in yang mengusung tema “Periksa Fakta Sederhana” pada tanggal 26 April 2024.
