VIVAnews - PT Perusahaan Listrik Negara meminta jaminan pemerintah untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Pemalang. Nilai peoyek pembangkit berkapasitas 2x1.000 MW ini US$ 2 miliar.
Direktur Perencanaan dan Teknologi PLN Bambang Praptono mengatakan, PLN telah mengirimkan surat kepada Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur yang diketuai Menko Perekonomian pada Maret lalu.
"Setelah dapat surat jaminan, kami akan langsung memulai prakualifikasi tender proyek itu," kata Bambang di kantornya, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Jumat 17 April 2009.
Menurut dia, proyek ini kemungkinan mendapatkan surat jaminan karena menggunakan mekanisme public private partnership (PPP) sesuai Peraturan Presiden No 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Selain pembangkit listrik, proyek infrastruktur lainnya yang bisa memakai pola PPP adalah jalan tol dan pelabuhan."Jika sudah mendapat jaminan, tentunya banyak perusahaan yang berminat," tuturnya.
Bambang menjelaskan, dalam proses prakualifikasi tender proyek, PLN memberi syarat, bagi perusahaan yang berminat harus memiliki dana yang memadai, berpengalaman dalam mengembangkan proyek IPP, serta pengalaman dalam operasi dan pemeliharaan pembangkit.
Hingga saat ini, sudah lebih dari 30 perusahaan, khususnya asing yang berminat membangun proyek Pembangkit Pemalang yang masuk skema listrik swasta (IPP). Perusahaan-perusahaan itu di antaranya, Marubeni, Mitsui, One Energy, WTL, Guadian, dan Sumitomo.
PLN memasukkan proyek PLTU Pemalang ke dalam program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap kedua. Tetapi, karena bisa memakai Perpres 67/2005, maka dikeluarkan dari program tersebut.
The Reasons Why Elon Musk Postpones India Visit
Tesla Chief Executive Officer (CEO) Elon Musk announced through X that he postponed to visit India to meet Prime Minister Narendra Modi.
