VIVAnews - JUSUF Kalla berkata pelan. Tapi suaranya jelas, “Saya juga merasakan elektibilitas saya rendah.” Seratusan petinggi Golkar yang hadir malam itu tekun menyimak. Sang ketua umum itu kemudian melanjutkan, “ Maka sangat realistis bergabung dengan Partai Demokrat.” Sejumlah peserta yang hadir mengangguk.
Pertemuan Kamis malam lalu itu berjudul Rapat Konsultasi Nasional. Dihadiri semua petinggi Golkar. Pengurus pusat dan para tetua dari 33 propinsi. Jumlah peserta sekitar 100 orang. Bertempat di kantor pusat partai itu, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat. Adalah Fadel Muhamad, Ketua Golkar Gorontalo, yang mengisahkan isi pertemuan itu kepada wartawan.
Setelah tiga bulan hilir mudik berkampanye sebagai calon presiden, siap sedia pula menantang Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan presiden 9 Juli mendatang, inilah pertama kalinya, Jusuf Kalla mengakui bahwa cita-cita itu sudah tidak masuk akal.
Dan pengakuan Jusuf Kalla itu memang ada benarnya. Lihatlah hasil quick count sejumlah lembaga survei dalam pemilihan legislatif yang digelar 10 April lalu. Sungguh jauh dari harapan.
Partai Demokrat meluncur ke nomor wahid dengan perolehan 20,3 persen suara. Golkar yang menjadi jawara dalam Pemilu 2004 dengan perolehan 21 persen, kali ini terjun bebas ke beilangan 14,5 persen.
Dalam hitungan tabulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), posisi si beringin ini salib menyalib dengan PDI Perjuangan. Bisa-bisa si beringin terperosok di nomor tiga.
Dengan modal 14 persen itu, Golkar memang tidak leluasa memilih. Hasil pemilihan legislatif ini adalah peringatan agar berpikir berkali-kali mendorong Kalla ke kursi presiden.
Jika tetap ngotot mencalonkan Jusuf Kalla sebagai presiden, kecil kemungkinan bisa terpilih. Posisi Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri terlampau kuat untuk ditekuk.
Dan Jusuf Kalla toh sudah terang-terangan mengakui bahwa tingkat elektibiltasnya cukup rendah. Dengan kata lain, Kalla ingin menekankan bahwa Golkar hanya punya pilihan menaksir kursi kedua alias calon wakil presiden.
Inilah yang membuat tensi politik Golkar kian mendidih. Kelompok yang mendukung Sri Sultan Hamengkubuwono meyakini bahwa raja Yogya itu masih bisa diajukan ke pemilihan presiden.
Sebelum pemilihan legislatif digelar 10 April lalu, sejumlah organisasi di Golkar mengusulkan Sri Sultan sebagai calon presiden. Adalah SOKSI, yang secara terbuka mendelarasikan Sri Sultan sebagai calon presiden.
Pencalonan Sultan itu juga didukung oleh sejumlah petinggi Golkar. “Dari semua sisi Sultan memenuhi kriteria,” kata Surya Paloh, Ketua Dewan Penasehat Golkar kepada VIVAnews beberapa waktu lalu. “Tingkat keterpilihan Sultan cukup tinggi,” sambung Anton Lesiangi, salah seorang pengurus Golkar.
Dalam berbagai survei calon presiden, posisi sultan memang jauh di atas Jusuf Kalla. Dia menempati posisi ketiga setelah Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri.
Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Golkar, Syamsul Muarif, menyebutkan bahwa ada empat pilihan yang berkembang dalam tubuh Golkar, setelah hasil quick count pemilihan legislatif, 10 April lalu diketahui.
Pandangan pertama adalah bahwa tetap mendukung Jusuf Kalla sebagai calon presiden walaupun kalah dalam Pemilu legislatif.
Kedua mendukung Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai calon presiden. Ketiga adalah usulan dewan penasihat yang berkukuh Golkar berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Pandangan keempat, kata Syamsul, mendukung duet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. " Empat pilihan itu diputuskan dalam Rapat Pimpinan Khusus yang digelar 23 April ini," kata Syamsul Selasa 14 April lalu.
Tapi empat pilihan itu mengerucut menjadi tiga dalam pertemuan di Silpi, Kamis malam kemarin. Fadel Muhamad menegaskan ada tiga opsi yang berkembang dalam pertemuan itu. Mengajukan calon presiden sendiri, menjadi calon wakil presiden Partai Demokrat dan berkoalisi dengan PDI Perjuangan.
Opsi mengajukan calon presiden sendiri menciut setelah Jusuf Kalla setengah melempar handuk. Menurut Fadel Muhamad, “Dengan perolehan 20 persen Golkar tidak percaya diri.” Golkar juga, lanjutnya, tidak memiliki tokoh yang mempunya elektibilitas tinggi.
Pilihan berkoalisi dengan PDI Perjuangan juga tampaknya kempis. Surya Paloh, yang selama ini yang getol mendukung koalisi dengan PDI Perjuangan juga bersikap realistis. “Kita manut pada pilihan teman-teman daerah,” katanya.
Rapat konsultasi di Slipi itu berakhir dengan satu keputusan: berkoalisi dengan Partai Demokrat. Hasil keputusan itu akan dibawa ke Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnasus) yang digelar, 23 April nanti. Rapat itulah nanti yang akan memberi putusan akhir.
Sejauh ini sudah ada enam nama yang disiapkan sebagai calon wakil presiden yakni Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh, Wakil Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Sri Sultan Hamengku Buwono X, anggota Dewan Penasihat Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung.
Enam nama itulah yang akan dijagokan Golkar menjadi tandem Susilo Bambang Yudhoyono. Keenam nama itu juga muncul dalam survei internal partai Golkar, dan mulai dibicarakan dalam pertemuan di Slipin, Kamis kemarin itu.
Kemenkominfo Menggelar Talkshow dengan Tema Jarimu Harimaumu
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI) mengadakan kegiatan talkshow chip in “Jarimu Harimaumu” pada tanggal 26 April 2024 di Jakarta Barat.
