VIVAnews - Kisruh daftar pemilih tetap ternyata tak hanya terjadi di tanah air. Kekisruhan juga terjadi di sejumlah tempat pemungutan suara di Malaysia, Singapura, dan Hongkong.
Catatan Migrant Care, hanya 1,5 juta dari 6,5 juta buruh migran di tiga negara itu yang tercantum dalam DPT. Dari total yang tercantum dalam DPT, hanya 83.495 pemilih atau 5,8 persen yang dapat mencontreng.
Tidak tercatatnya buruh migran Indonesia sebagai pemilih tidak bisa sekedar dimaknai sebagai pelanggaran administrasi. Migrant Care menganggap hal itu sebagai bentuk pengabaian negara terhadap hak politik buruh migran Indonesia.
Lembaga yang fokus memperjuangkan hak buruh migran itu mengatakan, penetapan DPT di tiga negara dilakukan asal-asalan. Penetapan DPT hanya berbasis data KBRI tanpa kroscek data keimigrasian.
Hasilnya, banyak buruh migran yang telah pulang ke Indonesia masuk dalam DPT. Banyak juga buruh migran yang masih bekerja secara aktif justru tidak terdaftar. Sejumlah nama ganda pun menghiasi DPT di tiga negara itu.
"Migrant CARE akan segera membuat pengaduan resmi kepada Komnas HAM atas pengabaian hak politik buruh migran Indonesia pada pemilu legislatif 2009. Hal ini merupakan pelanggaran HAM," kata Executive Director Migrant Care, Anis Hidayah.
Jokowi Minta AHY Selesaikan 2.086 Hektar Lahan Bermasalah di IKN Tanpa Ada Korban
enteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap 2.086 hektar tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Lahan itu, kata dia, masih ditempati oleh masya
